SRAGEN - Keberadaan aplikasi Simperum (Sistem Informasi Manajemen Perumahan) sebagai media untuk mendata rumah tidak layak huni (RTLH) harus diiringi dengan kedisiplinan dalam memperbarui data. Kedisiplinan ini penting, agar akselerasi pembangunan RTLH dapat segera tercapai. 

“Bantuan RTLH ini butuh kita realisasikan. Bukan hanya dibangun saja, tetapi datanipun kedah (datanya harus) kita input,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat mengecek pelaksanaan program 1 OPD 1 Desa Dampingan di Desa Bonagung Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Kamis (27/01/2022). 

Melalui Simperum yang juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa Jawa Tengah (SIDesa), data dapat diperbarui setiap sebulan sekali. Kedisiplinan operator dalam memperbarui data akan mempercepat pemerintah dalam membantu memfasilitasi pembangunan RTLH bagi masyarakat yang tidak mampu.  

“Harus diisi. Saat ini enak, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu prosesnya lama dan kita tidak tahu siapa yang akan mendaftarkan daftar tunggu. Tapi sak niki kan, big data menika sampun wonten menu-nipun (Tapi sekarang kan, big data ini sudah ada fiturnya) untuk memasukan orang baru. Yang sudah tidak pantas, bisa langsung kita usulkan untuk dikeluarkan. Kula nitip niku dipun tulis terus nggih, dipun update (Saya titip itu ditulis terus ya, diperbarui),” pesan Wagub 

Selain meminta untuk disiplin memperbarui data, Wagub juga menginginkan agar nama-nama yang akan menerima maupun yang sudah menerima bantuan, diumumkan di papan pengumuman balai desa. Tujuannya untuk mewujudkan transparansi.  

“Saya tambahi tugas. Nanti (perangkat desa) memasang (pengumuman), yang menerima bulan ini siapa saja, yang sudah “wisuda” siapa saja. Yang masuk ada tambahan siapa saja. Sehingga masyarakat tahu. Kita bersama-sama mengawasi,” pintanya yang langsung disanggupi perangkat desa setempat. 

Triyono, salah satu perangkat desa Bonagung yang selama ini menjadi operator pembaruan data Simperum menuturkan, sejak diluncurkannya aplikasi Simperum sekitar tahun 2018, pihaknya selalu disiplin memperbarui data. Selama hampir 4 tahun melakukan pembaharuan data secara rutin, dia mengaku ada penurunan pembangunan RTLH.  

“Saya update itu ada penurunan. Karena dulu pertama kali saya buka data itu jumlahnya 700 an (RTLH). Dan sekarang setelah saya validasi tinggal 308, dan saya validasi ulang lagi tinggal 248.  (Sebanyak) 308 itu akhir tahun 2020, yang 248 sampai bulan Januari 2022,” tuturnya.  

Selain pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu, program 1 OPD 1 Desa di desa itu juga diwujudkan dalam bentuk perbaikan Jembatan Sepan. 

Jembatan yang putus 11 tahun lalu akibat diterjang banjir ini berhasil dibangun kembali dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Prima Duta Kencana dan PT Hefa Sarana. Pembangunan kembali jembatan penghubung Dukuh Sedadi dan Dukuh Pancuran ini menghabiskan anggaran senilai Rp204.912.300. 

“Saya titip, karena di bawah jembatan ini ada lubang saluran air, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Itu yang biasanya menyebabkan kerusakan-kerusakan fatal. Bukan hanya kerusakan pada jembatan saja, tetapi juga berdampak pada persoalan lain,” pesan Wagub saat peresmian.