Follow Us :              

Aplikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Diintegrasikan

  02 February 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 551 
Kategori :
Bagikan :


Aplikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Diintegrasikan

02 February 2022 | 10:00:00 | dibaca : 551
Kategori :
Bagikan :

Foto : Handy (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Handy (Humas Jateng)

SEMARANG- Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan adanya integrasi antara aplikasi umum pemerintah pusat dengan yang dimiliki pemerintah daerah. 

Usulan itu dia sampaikan saat menghadiri rapat Inventarisasi Materi Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Digital dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (02/02/2022) yang berlangsung secara virtual.  

Wagub mencontohkan, beberapa perizinan di Jawa Tengah yang menemui kendala lantaran belum sinkronnya aplikasi umum dengan aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain adalah perizinan di sektor pendidikan, sektor koperasi dan sektor usaha. Karena itu, dibutuhkan keseriusan bersama, dalam mengatasinya.  

"Biasanya ini terkait dengan perizinan. Terkadang dari pemerintah pusat sudah menginformasikan memutuskan A, tapi di aplikasi belum dibarengi dengan pemutakhiran aplikasi," ujarnya saat mengikuti rapat virtual di Rumah Dinas Rinjani, Semarang. 

Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan berbagai upaya digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya adalah, aduan masyarakat difasilitasi dengan kanal aduan Lapor Gub. Kanal tersebut dapat diakses melalui website, hotline dan media sosial yang meliputi facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan youtube. Selama periode Januari 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima 1.972 aduan. 

"Kanal aduan masyarakat Lapor Gub ada nomor telepon, ada nomor whatsapp, ada sms. Ini semua ada dan paling banyak ternyata masyarakat melapor yang pertama lewat whatsapp. Maka ini artinya apa? Masyarakat kita sudah banyak mengetahui nomor yang disampaikan (pemerintah) ke masyarakat," jelasnya. 

Bagi masyarakat yang memiliki usaha, untuk memudahkan akses pasarnya, Gubernur Ganjar Pranowo menyediakan kanal instagram pribadinya dengan tajuk Lapak Ganjar. Di samping itu, difasilitasi pula dengan aplikasi Blangkon Jateng. Blangkon Jateng merupakan aplikasi pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yang dikhususkan bagi produk UKM.  

Pelaku UKM yang butuh meningkatkan keahliannya, lanjutnya, diberikan fasilitas kursus online, UMKM Center Coworking Space dan belajar digital marketing yang bekerja sama dengan salah satu marketplace terbesar di Indonesia, dan masih banyak lagi layanan digital yang sudah dihadirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Semua layanan digital yang diberikan, kata Taj Yasin, akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik karena teknologi memungkinkan terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tuntas. Di samping itu, teknologi juga memungkinkan adanya keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengawasi.  

"Perlu saya sampaikan disini, bahwa pemerintahan yang bersih itu, pemerintahan yang bisa diawasi oleh bukan hanya di (internal) pemerintahan saja, tetapi juga oleh masyarakat," pungkasnya.


Bagikan :

SEMARANG- Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan adanya integrasi antara aplikasi umum pemerintah pusat dengan yang dimiliki pemerintah daerah. 

Usulan itu dia sampaikan saat menghadiri rapat Inventarisasi Materi Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Digital dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (02/02/2022) yang berlangsung secara virtual.  

Wagub mencontohkan, beberapa perizinan di Jawa Tengah yang menemui kendala lantaran belum sinkronnya aplikasi umum dengan aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain adalah perizinan di sektor pendidikan, sektor koperasi dan sektor usaha. Karena itu, dibutuhkan keseriusan bersama, dalam mengatasinya.  

"Biasanya ini terkait dengan perizinan. Terkadang dari pemerintah pusat sudah menginformasikan memutuskan A, tapi di aplikasi belum dibarengi dengan pemutakhiran aplikasi," ujarnya saat mengikuti rapat virtual di Rumah Dinas Rinjani, Semarang. 

Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan berbagai upaya digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya adalah, aduan masyarakat difasilitasi dengan kanal aduan Lapor Gub. Kanal tersebut dapat diakses melalui website, hotline dan media sosial yang meliputi facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan youtube. Selama periode Januari 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima 1.972 aduan. 

"Kanal aduan masyarakat Lapor Gub ada nomor telepon, ada nomor whatsapp, ada sms. Ini semua ada dan paling banyak ternyata masyarakat melapor yang pertama lewat whatsapp. Maka ini artinya apa? Masyarakat kita sudah banyak mengetahui nomor yang disampaikan (pemerintah) ke masyarakat," jelasnya. 

Bagi masyarakat yang memiliki usaha, untuk memudahkan akses pasarnya, Gubernur Ganjar Pranowo menyediakan kanal instagram pribadinya dengan tajuk Lapak Ganjar. Di samping itu, difasilitasi pula dengan aplikasi Blangkon Jateng. Blangkon Jateng merupakan aplikasi pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yang dikhususkan bagi produk UKM.  

Pelaku UKM yang butuh meningkatkan keahliannya, lanjutnya, diberikan fasilitas kursus online, UMKM Center Coworking Space dan belajar digital marketing yang bekerja sama dengan salah satu marketplace terbesar di Indonesia, dan masih banyak lagi layanan digital yang sudah dihadirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Semua layanan digital yang diberikan, kata Taj Yasin, akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik karena teknologi memungkinkan terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tuntas. Di samping itu, teknologi juga memungkinkan adanya keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengawasi.  

"Perlu saya sampaikan disini, bahwa pemerintahan yang bersih itu, pemerintahan yang bisa diawasi oleh bukan hanya di (internal) pemerintahan saja, tetapi juga oleh masyarakat," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu