SEMARANG - Pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Guna melakukan percepatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta program pengentasan kemiskinan yang menekankan gotong royong dari banyak pihak ini direplikasi di kabupaten/kota. 

“Kalau kekuatan (program) yang dari kedinasan kita, saya kira tinggal jalan saja. Replikasi-replikasi menurut saya bisa kita lakukan,” jelasnya pada Rapat Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan th 2022, secara daring, Jumat (4/3). 

Gubernur menekankan, replikasi akan lebih berhasil jika pemerintah daerah setempat telah melakukan pemetaan, antara desa dengan tingkat kemiskinan merah, kuning dan hijau, berdasarkan indikator tingkat kemiskinan mereka. 

“(Jika) Semua terlibat pasti akan membuat satu cerita bagus. Petanya bisa masuk (digunakan). Desa yang miskin mana? Target yang diambil (apa)? (Semua) Diletakan dalam program dan didampingi sampai ada hasil. Ini yang jadi PR besar kita,” ujarnya. 

Gubernur menjelaskan, program Satu OPD Satu Dampingan ini di Jawa Tengah diintegrasikan pada daerah-daerah yang masuk sebagai target prioritas program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dari pemerintah pusat. 

“Treatment (cara) kita yang paling berbeda di seluruh Indonesia, karena tidak hanya diberikan top up (bantuan dana rutin) Rp300 ribu saja, tapi ada gerakan gotong royong yang bagus sekali,” ujarnya. 

Program pengentasan berbasis partisipasi ini dikatakan Gubernur menarik minat banyak pihak, salah satunya Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Mereka menghubungi Gubernur Jawa Tengah menawarkan bantuan air bersih. 

“Ini sesuatu yang sangat membahagiakan dan beberapa perusahaan, meski belum optimal kita jawil (ajak) dengan CSR-nya. Semua kita kerahkan. Menurut saya akan jadi sesuatu yang sangat efektif untuk kita gerakkan,” ungkapnya optimis. 

Sebanyak 172 desa di Jawa Tengah mendapat pendampingan sejak tahun 2019. Setidaknya ada 48 OPD yang terlibat. Pendampingan dilakukan dengan berbagai program. Mulai dari pemberdayaan, RTLH, Jambanisasi dan lainnya. 

Hasil evaluasi terhadap 114 Desa Dampingan tahun 2019-2020 dengan membandingkan Data BDT/DTKS bulan Januari dan bulan Oktober 2020, terdapat penurunan jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin (ART) sebanyak 4.261. Dari awalnya 404.885 ART menjadi 400.624 ART. 

“Sekali lagi saya sampaikan terimakasih, semangat teman-teman luar biasa, kreatifitas luar biasa, dan hasil (-nya) mulai kelihatan. Percayalah proses yang baik tidak akan ingkar, hasilnya akan baik. Tapi kita perlu tabah dan serius untuk melakukan itu,” tegasnya. 

Sementara itu, ditemui saat menghadiri pelantikan pengurus baru HIPMI Jawa Tengah periode 2022-2025 di Hotel Dafam Semarang, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan, pihaknya menyadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak pernah akan tuntas tanpa mempersiapkan keberlangsungan ekonomi masyarakat miskin secara jangka panjang. 

Guna mencapai tujuan tersebut, Pemprov Jawa Tengah terus memperluas kerja sama dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah miskin, salah satunya mengupayakan kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia wilayah Jawa Tengah. 

"Apalagi HIPMI (yang ada) di mana-mana, jadi bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk menanggulangi kemiskinan. Khususnya di daerah yang saat ini masuk zona merah atau tingkat kemiskinannya tinggi," pungkas Wagub.