SEMARANG - Pemerintah pusat memutuskan vaksin booster menjadi syarat bagi pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022. Kebijakan ini disambut baik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai langkah jitu  mendukung percepatan vaksinasi. 

“Kemarin diterapkan di Jakarta itu ternyata ngantri, (itu) saya baca beritanya. Dan itu ada baiknya juga karena itu mendorong (percepatan),” ucapnya ditemui usai penyampaian LKPJ 2021 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Selasa (29/3). 

Kebijakan penghapusan sistem antre prioritas untuk mendapatkan vaksinasi booster, semakin mendukung percepatan. 

“Kalau pemerintah sudah membuka bahwa vaksin booster bisa dipakai untuk siapapun tidak ngantri urutan dari lansianya dulu tapi siapa boleh (itu bagus),” ujarnya. 

Ganjar meyakini, masyarakat saat ini juga lebih banyak yang memiliki kesadaran bahwa akan lebih terlindungi dengan vaksinasi. Maka menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat untuk pemudik itu sangat bagus. 

“Dugaan saya akan banyak orang mau. Karena mereka yang punya kesadaran tinggi untuk sehat udah banyak dan itu cara bagus menurut saya biar lebih aman,” tegasnya. 

Meski begitu Gubernur Ganjar Pranowo tetap meminta jajarannya untuk menyiapkan skenario menghadapi Ramadan dan Lebaran 2022. Selain skenario antisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas, pihaknya juga disiapkan skenario menghadapi mudik. 

“Satu, (karena) Covid masih ada maka kita mintakan jaga prokes, yang solat tarawih boleh tapi prokesnya dijaga, takmir dan panitia Ramadan agar menyiapkan,” imbaunya. 

Ganjar meminta masyarakat untuk menahan diri melaksanakan Buka Puasa Bersama. Tujuannya, agar pelaksanaan ibadah bersama tetap lancar dengan prokes yang diterapkan. 

“Buka bersamanya nggak usah dulu, jadi ibadah bersamanya bisa berjalan baik, (dan) prokesnya terjaga,” ujarnya. 

Selain itu, Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 900 ribu kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah. Artinya, jutaan orang akan masuk saat Lebaran 2022. 

“Maka kita mesti menyiapkan seperti skenario sebelumnya, tapi lagi-lagi soal prokes mesti kita siapkan,” katanya. 

Sementara terkait harga bahan pokok yang fluktuatif, Gubernur menegaskan pihaknya terus memantau. Hingga saat ini beberapa komoditas harganya masih terkendali. Terkait hal ini dirinya terus berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian, khususnya mengenai harga minyak curah bagi UMK dan masyarakat kecil. 

“Kalau yang Rp23.000 dan bermerek kan sudah banyak. Tapi yang masyarakat kecil dan UKM butuh minyak harga murah, saya kira yang Rp14.000 itu mesti diselesaikan. Kemarin saya sudah bicara dengan pak Menteri,” tandasnya.