SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekda Pemprov Jateng), Sumarno, mengatakan pada era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi seperti sekarang, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat strategis. Mereka berperan penting dalam  menyampaikan berbagai informasi dan kebijakan program pemerintah kepada masyarakat. 

"Informasi itu mahal, sehingga peran Diskominfo sangat strategis karena memegang informasi kemudian mempublikasikan berbagai program pemerintah supaya tersampaikan kepada masyarakat," kata Sekda saat memberikan pengarahan pejabat struktural dan sub-koordinator di Kantor Dinas Kominfo Jateng, Jumat (3/6/2022). 

Adanya informasi yang tersampaikan, diharapkan masyarakat jadi bisa memahami dan ikut memberikan mendukung program-program pemerintah. Selain itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat juga dapat dikomunikasikan dan diatasi bersama dengan baik, karena masyarakat tidak tercemar dengan hoaks. 

Sebagai instansi penyampai informasi dari pemerintah kepada masyarakat, Sekda meminta Kominfo mengedepankan integritas dan senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, bermacam informasi hoaks sangat mudah beredar, termasuk lewat media massa dan media sosial. 

"Sekarang banyak informasi-informasi yang tidak benar, sehingga peran teman-teman di Kominfo sangat besar. Sekarang orang berghibah atau ngomongin orang lain tidak memakai mulut, tetapi pakai jari. Ini butuh peran Kominfo untuk meminimalisir hal-hal seperti itu," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jawa Tengah Riena Retnaningrum menjelaskan, untuk mempermudah komunikasi dan interaksi masyarakat dengan pemerintah, Kominfo Jateng menyediakan berbagai kanal aduan masyarakat Lapor Gub, website, serta media lainnya. 

"Banyak masyarakat yang mengadukan permasalahan lewat Lapor Gub, laman-laman maupun media-media yang kami publikasikan. Bahkan ada pula yang datang ke kantor gubernur," katanya. 

Semua aduan masyarakat yang masuk kemudian diteruskan ke SKPD terkait untuk segera ditindaklanjuti, ataupun ke pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya. Warga yang mengadu juga dapat memantau sejauhmana proses aduan mereka ditindaklanjuti.