SEMARANG - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September dikhawatirkan masyarakat akan menimbulkan kenaikan harga pangan. Terkait hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sudah melakukan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan tersebut. 

"Masalah inflasi kan kita sudah sejak awal, kita diskusi dengan teman-teman TPID Provinsi Jateng, dengan teman-teman Bank Indonesia, dengan BPS dan sebagainya. Kalau masalah pangan, sebenarnya ketersediaan di Jawa Tengah cukup. Yang selalu menjadi masalah, biasanya masalah distribusi," tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, ditemui usai menghadiri Pengungkapan Kasus Migas di Polrestabes Semarang, Senin (05/09/2022). 

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Sekda menjelaskan, Pempro Jateng akan memberikan subsidi transportasi untuk pengiriman bahan-bahan pokok. Tujuannya agar tidak terjadi disparitas (perbedaan) harga yang tinggi, antara daerah yang satu dengan yang lain. Di samping itu, dilakukan pula operasi pasar. 

"Ini bicara masalah kerja sama antardaerah. Ada daerah yang ketersediaannya cukup banyak. Untuk membawa ke daerah yang kurang, itu butuh transportasi. Kita membantu biaya transportasinya, supaya harga di tempat yang baru tidak berbeda dengan daerah yang posisinya ada surplus komoditas," terangnya. 

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menambahkan, Polda Jateng sudah membentuk satgas pangan. Satgas ini bertugas untuk mengawasi fluktuasi harga kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan dan distribusinya, serta mengawasi kemungkinan terjadinya tindakan penimbunan. 

"Jadi Polda Jateng sudah membuat satgas pangan. Satgas pangan ini sudah kita buat terkait dengan pengawasan bahan pokok, yang itu nanti linier dengan provinsi maupun kabupaten/ kota," ujarnya.