SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) segera sampaikan aspirasi mahasiswa tentang kenaikan BBM ke pusat. Aspirasi disampaikan oleh mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang. Mereka ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno dan perwakilan anggota DPRD Jateng saat menggelar demo di kantor Gubernur Jateng. 

"Aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi. Karena ini kebijakan-kebijakan yang levelnya di nasional, sehingga ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat, segera," ujar Sekda saat menemui pendemo, Selasa (6/9/2022). 

Ia mengatakan, semua tuntutan yang disampaikan para pendemo adalah bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Diantaranya terkait penolakan kenaikan BBM subsidi dan meninjau ulang regulasi pendistribusian subsidi BBM, serta tuntutan penundaan pengesahan dan evaluasi terhadap pasal-pasal krusial dalam perencanaan RUU KUHP. 

Selain melakukan orasi, pendemo juga meminta Sekda dan anggota DPRD yang hadir untuk menyampaikan tanggapan sekaligus menandatangani pernyataan sikap PMII Semarang dan seluruh kader PMII Semarang. Usai penandatangan oleh Sekda, anggota DPRD Jateng Joko Hariyanto, dan koordinator aksi Soni Ridzal, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. 

Anggota DPRD Jateng, Joko Hariyanto menyatakan mendukung langkah para mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun demikian, DPRD Jateng tidak mempunyai kewenangan untuk menunda atau membatalkan kenaikan BBM, karena kebijakan tersebut adalah kebijakan Presiden RI. 

"Saya tentunya ingin menyampaikan aspirasi para mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Harapan kami, dalam menyampaikan aspirasi jangan dengan cara-cara yang anarkis. Karena adik-adik ini adalah calon pemimpin bangsa," pinta Joko.