Foto : Istimewa (Humas Jateng)
Foto : Istimewa (Humas Jateng)
PEKALONGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan salah satu langkah antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) adalah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Dana itu diambil dari dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak 2 persen atau sekitar Rp60 miliar.
"Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan 2 persen dari dana transfer umum itu sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah 2 persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar," kata Gubernur saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (7/9/2022).
Menurutnya, jumlah itu masih mungkin bertambah karena akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jateng. Ia berharap ada alokasi dari APBD perubahan itu yang dikonsentrasikan untuk memberikan bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik.
"Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi," katanya.
Sejauh ini, menurut Gubernur, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
"Sekarang saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover (bantu), mana yang terkena dampak agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran," jelasnya.
Perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Gubernur juga menjelaskan, seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng telah sudah diminta untuk menghitung mana saja yang sudah dan belum tercover. Salah satu contohnya laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
"Nah ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) saya minta betul-betul diperhatikan karena dia yang paling banyak transportasinya, agar (mereka) bisa mendapatkan jaminan (bantuan). Buruh juga betul-betul diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada," tegasnya.
PEKALONGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan salah satu langkah antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) adalah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Dana itu diambil dari dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak 2 persen atau sekitar Rp60 miliar.
"Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan 2 persen dari dana transfer umum itu sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah 2 persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar," kata Gubernur saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (7/9/2022).
Menurutnya, jumlah itu masih mungkin bertambah karena akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jateng. Ia berharap ada alokasi dari APBD perubahan itu yang dikonsentrasikan untuk memberikan bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik.
"Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi," katanya.
Sejauh ini, menurut Gubernur, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
"Sekarang saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover (bantu), mana yang terkena dampak agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran," jelasnya.
Perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Gubernur juga menjelaskan, seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng telah sudah diminta untuk menghitung mana saja yang sudah dan belum tercover. Salah satu contohnya laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
"Nah ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) saya minta betul-betul diperhatikan karena dia yang paling banyak transportasinya, agar (mereka) bisa mendapatkan jaminan (bantuan). Buruh juga betul-betul diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada," tegasnya.
Berita Terbaru