SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM). Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memerintahkan agar pemberian bantuan harus tepat sasaran. 

“Hari ini kita sedang hitung ulang kondisi dari masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM. Kemarin kita sudah rapat, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliar anggaran yang sudah kita siapkan,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/9). 

Turut dijelaskan, anggaran tersebut diambil dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dari pemerintah pusat serta dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov Jateng. Gabungan dari dua anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi transportasi, subsidi harga kebutuhan pokok hingga bantuan sosial. 

“Saya minta teman-teman menghitung betul siapa dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Umpama dari sisi transportasi yang sangat membutuhkan itu angkutan umum kecil, ojek online maupun ojek konvensional, pelaku UMKM, nelayan, petani, pelaku pariwisata dan lainnya. Saya minta semuanya dihitung satu persatu kebutuhannya, termasuk alokasi anggarannya,” ucapnya. 

Bantuan-bantuan yang disiapkan diantaranya; bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 UMKM sebesar Rp905 juta. 

Selain itu, akan diberikan juga bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 pengemudi ojek online sebesar Rp12,7 miliar. Pelaku distribusi pangan juga mendapat bantuan yang jumlah totalnya mencapai Rp2,4 miliar. 

Masih ada lagi bantuan bahan bakar kendaraan wisata di lingkungan daya tarik wisata, bantuan bagi 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian, subsidi bahan bakar alat-alat peternakan, dan bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi. 

“Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Umpama nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah, atau petani yang kemarin sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung,” tegasnya. 

Untuk petani dan nelayan yang mengeluhkan kesulitan akses pembelian BBM, Gubernur mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina. Ia meminta Pertamina membuat perlakuan khusus kepada kelompok ini agar dimudahkan. 

“Bahkan saya minta sampai pada skemanya bagaimana. Apakah kita titipkan ke Pertamina atau kita gunakan yang sudah ada. Contoh nelayan dan petani di Jateng sudah ada kartu nelayan dan kartu tani, kalau itu dimasukkan (integrasi), itu selesai. Itu yang sedang kami siapkan di Jateng,” jelasnya. 

Selain itu, Gubernur juga telah menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terjun ke lapangan mengecek bahan kebutuhan pokok. Hasil pantauan mereka, sejumlah harga mulai ada kenaikan. 

“Ada beberapa bahan komoditi yang naik, kemarin saya cek beras naik, telor naik, bawang merah dan cabai naik turun. Tapi ada beberapa komoditas yang turun. TPID saya minta terus update, dan saya minta dari sisi hulu memastikan pasokan aman. Kalau memang diperlukan operasi pasar, maka segera lakukan operasi pasar,” tegasnya. 

Selain anggaran Rp60 miliar itu, saat ini Gubernur akan melobi DPRD Jateng agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan. 

“Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM mesti kita tolong juga,” pungkasnya.