Follow Us :              

Selain DTU, Gubernur Kaji Potensi Anggaran BTT Rp500 M Akumulasi 35 Kab/Kota Guna Tangani Kenaikan BBM

  12 September 2022  |   14:00:00  |   dibaca : 193 
Kategori :
Bagikan :


Selain DTU, Gubernur Kaji Potensi Anggaran BTT Rp500 M Akumulasi 35 Kab/Kota Guna Tangani Kenaikan BBM

12 September 2022 | 14:00:00 | dibaca : 193
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain dengan memaksimalkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), Gubernur juga akan menyiapkan potensi anggaran belanja tidak terduga Rp500 Miliar akumulasi 35 kab/kota. 

"Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan," ujar Gubernur usai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9). 

Gubernur sepakat dengan arahan Presiden yang mendorong berbagai upaya agar penyesuaian harga BBM tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya. Terkait anggaran dua persen dari DTU, Ganjar telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online. 

Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar. 

Selain itu bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta. 

Selain dari anggaran DTU, Gubernur juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022 setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp500 Miliar akumulasi dari 35 kota kabupaten. 

"Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," tegas Gubernur. 

Turut disampaikan, untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini, Pemerintah Provinsi Jateng telah berkerjasama dengan kepolisian. Segala kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak. 

"Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian," tegasnya. 

Seperti disampaikan Gubernur, dalam arahannya Presiden meminta kepada semua kepala daerah agar mereka berkerjasama dengan pemerintah pusat, menanggulangi dampak kenaikan BBM. Kondisi tersebut harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh karena agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi. 

"Karena kenaikan penyesuaian harga BBM, saya melihat dampak terhadap inflasi akan tambah 1,8 persen, ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta Gub wali kota agar daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi Covid, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima," kata Presiden. 

Di kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum. 

"Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan," tegasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain dengan memaksimalkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), Gubernur juga akan menyiapkan potensi anggaran belanja tidak terduga Rp500 Miliar akumulasi 35 kab/kota. 

"Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan," ujar Gubernur usai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9). 

Gubernur sepakat dengan arahan Presiden yang mendorong berbagai upaya agar penyesuaian harga BBM tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya. Terkait anggaran dua persen dari DTU, Ganjar telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online. 

Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar. 

Selain itu bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta. 

Selain dari anggaran DTU, Gubernur juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022 setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp500 Miliar akumulasi dari 35 kota kabupaten. 

"Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," tegas Gubernur. 

Turut disampaikan, untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini, Pemerintah Provinsi Jateng telah berkerjasama dengan kepolisian. Segala kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak. 

"Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian," tegasnya. 

Seperti disampaikan Gubernur, dalam arahannya Presiden meminta kepada semua kepala daerah agar mereka berkerjasama dengan pemerintah pusat, menanggulangi dampak kenaikan BBM. Kondisi tersebut harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh karena agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi. 

"Karena kenaikan penyesuaian harga BBM, saya melihat dampak terhadap inflasi akan tambah 1,8 persen, ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta Gub wali kota agar daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi Covid, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima," kata Presiden. 

Di kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum. 

"Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan," tegasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu