BOYOLALI - Peringatan Presiden RI Ir Joko Widodo, agar semua kepala daerah mengantisipasi potensi terjadinya resesi pada tahun 2023 akibat perang Rusia - Ukraina langsung ditindaklanjuti Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Sekda meminta jajarannya agar penyusunan APBD 2023 nanti, harus bisa mengantisipasi kondisi tersebut. 

"Bapak Presiden juga menyampaikan, justru kita di tahun 2023 itu tidak baik-baik saja. Inilah mungkin nanti di dalam sosialisasi ini bisa kita menyiapkan diri menghadapi kondisi tahun 2023. Karena kemarin ternyata kondisi perekonomian, kondisi perbankan di negara-negara yang selama ini kita anggap settle saja kolaps perbankannya. Tentu saja nanti berdampak ke negara-negara lain. Sehingga, kami berharap APBD kita juga bisa mengantisipasi kondisi ini," papar Sekda dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jawa Tengah tahun 2023 di Asrama Haji Danohudan, Kamis  (06/10/2022). 

Krisis pangan, lanjutnya, sudah melanda negara-negara di Eropa. Beruntung Indonesia masih bisa bertahan karena mampu memproduksi komoditas pangan sendiri. Namun, untuk energi masih menjadi beban berat karena baik minyak maupun gas, masih impor. Saat ini upaya pengalihan energi yang tengah dilakukan adalah menggunakan CNG (compressed natural gas) atau gas alam. 

"Seperti yang baru dibangun Cirebon - Semarang itu adalah CNG. Yang ini sebetulnya Indonesia cadangannya luar biasa. Cuma, distribusinya yang belum bisa. Tapi ini adalah bagian juga pengalihan dari energi yang kita harus import, (kemudian) menggunakan hasil di dalam negeri sendiri," tuturnya. 

Selain mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, Sekda juga mengingatkan sektor-sektor yang masih menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan APBD 2023 nanti. Antara lain, percepatan pengurangan stunting, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.  

"Kami berharap nanti di sosialisasi ini bisa digali segala informasi, dan kami berharap ada nanti sinergitas antara APBD pemerintah kabupaten/ kota dengan provinsi, (maupun) antara pemerintah kabupaten/ kota dengan pemerintah kabupaten/ kota yang lain. Itu bisa bersinergi, bagaimana kita bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat se-Jateng secara umum. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama," pungkasnya