SEMARANG - Penyebaran paham radikalisme dan terorisme masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan semua elemen masyarakat guna mencegah terorisme dan radikalisme, salah satunya membuka "Pusat Pelayanan Cegah Terorisme". 

"Namanya pusat pelayanan, jadi semua masyarakat bisa terlibat memberikan informasi dan aduan, juga sosialisasi kepada masyarakat. Ini sebagai sarana kita bersama ikut berperan mencegah radikalisme," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah di sela peresmian Pusat Pelayanan Cegah Terorisme di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Senin (31/10/2022). 

Sekda mengatakan, keberadaan care center Pusat Pelayanan Cegah Terorisme yang diinisiasi Kesbangpol tersebut diharapkan dapat mendeteksi lebih dini bahaya laten radikalisme dan terorisme, sekaligus sebagai upaya pemerintah  bersama berbagai pihak untuk mengetahui dan mengatasi potensi-potensi paham tersebut yang diibaratkan sebagai percikan api. 

"Paham radikalisme masih menjadi tantangan bersama karena radikalisme seperti percikan-percikan api. Sehingga jika kita tidak waspada maka percikan akan semakin melebar dan membakar semuanya," katanya. 

Keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk  keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan sebagainya bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa, namun menjadi kekuatan besar NKRI. Seperti halnya Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober, para pejuang dan berbagai unsur masyarakat di Indonesia terlibat dalam momen bersejarah tersebut. 

"Ini yang perlu kita ajarkan lagi untuk mengingatkan teman-teman semua dan  masyarakat Jateng (Jawa Tengah), tentang satu kesatuan kebhinekaan adalah keniscayaan. Kita memang bhineka tetapi itu menjadi kekuatan besar kita," tandasnya. 

Usai meresmikan ruang Pusat Pelayanan Cegah Terorisme, Sekda juga tampil sebagai pembicara kunci pembentukan jejaring sindikasi konten positif cegah terorisme Jateng Gayeng dengan tema "Indonesia Damai Tanpa Narasi Radikalisme, Hoaks dan Politik Identitas".