JAKARTA - Jawa Tengah kembali masuk sebagai kandidat provinsi paling informatif tahun 2022. Di hadapan sejumlah panelis, Uji Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) di Jakarta, Selasa (1/11), Gubernur memaparkan keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan di Jawa Tengah.

"Sebenarnya Jateng (Jawa Tengah) tidak terlalu sempurna terkait keterbukaan informasi publik ini. Tapi, kita berusaha agar masyarakat dapat mengakses keterbukaan informasi publik dengan seluas-luasnya," katanya di 

Sebagai informasi, acara Uji Publik digelar Komisi Informasi bagi lembaga, badan, pemerintah daerah yang lolos tahap self assesment questionnaire (SAQ) dengan nilai 100 point. Selain Jawa Tengah, sejumlah daerah juga hadir dalam acara itu. 

Jawa Tengah sendiri sudah berulangkali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi paling informatif. Setidaknya, Jateng menjadi provinsi paling informatif empat kali berturut-turut sejak 2018. 

Gubernur menceritakan, di awal ia menjabat, masyarakat Jawa Tengah masih sangat kesulitan mengakses informasi publik. Mereka yang ingin mengadu soal layanan buruk atau keluhan apapun tidak pernah direspon. Termasuk mereka yang ingin mengakses informasi publik. 

"Paling warga diminta datang ke kantor,  yang melayani satpol PP," terangnya. 

Hal ini yang mendorong Gubernur berupaya melakukan reformasi birokrasi. Sejumlah terobosan dibuat untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik Jawa Tengah. Ada yang berupa website, aplikasi, telephone, SMS, Whatsapp dan lainnya. 

"Masyarakat mau mendapatkan informasi kerja, kita buat e-Makaryo. Kalau ada yang ingin mengakses sistem keuangan, bagaimana belanjanya dan lainnya kita buat Goverment Resources Management System (GRMS). Ada yang mau tahu usulan-usulan Musrenbang, kita buat e-Rembugan. Sebenarnya itulah cara kami untuk mencoba terbuka," jelasnya. 

Selain website dan aplikasi, Gubernur juga mengoptimalkan media sosial (medsos) sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik. Ia mewajibkan semua OPD di Jawa Tengah memiliki akun medsos dan harus centang biru. Melalui akun medsos itulah, OPD menyampaikan rencana dan program kerja mereka sebagai bentuk keterbukaan pada publik. 

"Tidak hanya soal informasi, namun akun medsos ini juga bisa menjadi tempat aduan masyarakat yang paling efektif. Resikonya ya hanya dibully, tapi banyak yang bisa kita selesaikan melalui medsos ini," jelasnya. 

Gubernur mengatakan, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya menggunakan website atau aplikasi saja. Sebab di luar sana, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal itu. 

"Tapi kalau medsos, hampir semua orang familiar dan bisa menggunakan. Banyak masyarakat yang punya akun medsos dan mereka bisa langsung memberikan feedback pada kita. Itu menurut saya, makanya kita dorong kalau hanya website saja buat apa. Mau terbuka ya harus pakai medsos," pungkasnya.