Follow Us :              

Buka Posko Pelayanan, Gubernur Ingin Pastikan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

  08 November 2022  |   16:00:00  |   dibaca : 81 
Kategori :
Bagikan :


Buka Posko Pelayanan, Gubernur Ingin Pastikan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

08 November 2022 | 16:00:00 | dibaca : 81
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka posko pelayanan pupuk bersubsidi, Selasa (8/11). Posko yang ditujukan untuk merespon keluhan dan mengawal distribusi terkait pupuk bersubsidi tersebut, tersebar di 35 kabupaten kota se Jawa Tengah. 

Gubernur mengatakan pupuk subsidi saat ini jumlahnya terbatas. Ia juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian agar bisa menambah kekurangan tersebut. 

“Maka dalam posisi (stok) yang kurang harus didistribusikan kepada seluruh calon penerima itu mestinya datanya betul-betul akurat,” tegasnya ditemui di kantor, Selasa (8/11). 

Terkait jumlah 5 jenis pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian menyebut alokasi di tahun 2022 untuk Jawa Tengah sebanyak 1.567.336,50 ton atau naik 10,04% dari tahun 2021 sebanyak 1.424.340,50 ton. Rinciannya sebagai berikut,  pupuk Urea sebanyak 723.606 ton, SP-36 sebanyak 87.353 ton, ZA sebanyak 139.473 ton, NPK sebanyak 386.716 ton, dan Organik 230.189 ton. 

Guna mencegah penyelewengan distribusi, Gubernur menerapkan kebijakan Kartu Tani. Sehingga bisa memastikan bahwa hanya para petani dengan luasan sawah dua hektare ke bawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi ini. 

“Nah kalau mereka nyewa lahan satu hektar, setengah hektar, terus kemudian dikumpul-kumpulkan jadi satu sehingga punya lahan dua puluh hektare, satu-satu unit atau satu nama yang ada di situ kan bisa mengakses pupuk. Tapi diakumulasikan sebenarnya ini tidak berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya. 

Gubernur berharap, seluruh komponen bisa mendukung penambahan alokasi pupuk subsidi. Sehingga pemanfaatannya bagi produktivitas petani bisa terasa. 

“Tapi kalau tidak (ditambah), kita harus membuat gerakan (pupuk) semi organik. Kalau kemudian yang lain sudah ada yang organik, itu mesti kita kasih insentif. 
Selebihnya dikontrol,” ujarnya. 

Posko pelayanan pupuk subsidi tersebut, kata Gubernur juga sekaligus mewadahi masyarakat yang selama ini masih banyak mengadu lewat WhatsApp pribadinya. 

“Sampai hari ini, WA saya pun menghandle langsung. 'Pak pupuk lagi langka' dimana, siapa nama petaninya, saya minta kartu taninya. Karena saya menjamin yang punya kartu tani apalagi sudah melalui RT-KKnya, pasti dapat,” tegasnya. 

Di lain sisi, Gubernur mengimbau pada para penyuluh dan pihak terkait agar memperbaiki data petani. Sehingga nantinya proses distribusi berjalan dengan baik. 

“Evaluasi kami, ternyata pada saat menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok itu tidak presisi, maka saya minta tolong kawan-kawan penyuluh kita lebih baik (data), sistem kita develop lebih baik agar kemudian distribusi juga lebih baik,” tandasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka posko pelayanan pupuk bersubsidi, Selasa (8/11). Posko yang ditujukan untuk merespon keluhan dan mengawal distribusi terkait pupuk bersubsidi tersebut, tersebar di 35 kabupaten kota se Jawa Tengah. 

Gubernur mengatakan pupuk subsidi saat ini jumlahnya terbatas. Ia juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian agar bisa menambah kekurangan tersebut. 

“Maka dalam posisi (stok) yang kurang harus didistribusikan kepada seluruh calon penerima itu mestinya datanya betul-betul akurat,” tegasnya ditemui di kantor, Selasa (8/11). 

Terkait jumlah 5 jenis pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian menyebut alokasi di tahun 2022 untuk Jawa Tengah sebanyak 1.567.336,50 ton atau naik 10,04% dari tahun 2021 sebanyak 1.424.340,50 ton. Rinciannya sebagai berikut,  pupuk Urea sebanyak 723.606 ton, SP-36 sebanyak 87.353 ton, ZA sebanyak 139.473 ton, NPK sebanyak 386.716 ton, dan Organik 230.189 ton. 

Guna mencegah penyelewengan distribusi, Gubernur menerapkan kebijakan Kartu Tani. Sehingga bisa memastikan bahwa hanya para petani dengan luasan sawah dua hektare ke bawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi ini. 

“Nah kalau mereka nyewa lahan satu hektar, setengah hektar, terus kemudian dikumpul-kumpulkan jadi satu sehingga punya lahan dua puluh hektare, satu-satu unit atau satu nama yang ada di situ kan bisa mengakses pupuk. Tapi diakumulasikan sebenarnya ini tidak berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya. 

Gubernur berharap, seluruh komponen bisa mendukung penambahan alokasi pupuk subsidi. Sehingga pemanfaatannya bagi produktivitas petani bisa terasa. 

“Tapi kalau tidak (ditambah), kita harus membuat gerakan (pupuk) semi organik. Kalau kemudian yang lain sudah ada yang organik, itu mesti kita kasih insentif. 
Selebihnya dikontrol,” ujarnya. 

Posko pelayanan pupuk subsidi tersebut, kata Gubernur juga sekaligus mewadahi masyarakat yang selama ini masih banyak mengadu lewat WhatsApp pribadinya. 

“Sampai hari ini, WA saya pun menghandle langsung. 'Pak pupuk lagi langka' dimana, siapa nama petaninya, saya minta kartu taninya. Karena saya menjamin yang punya kartu tani apalagi sudah melalui RT-KKnya, pasti dapat,” tegasnya. 

Di lain sisi, Gubernur mengimbau pada para penyuluh dan pihak terkait agar memperbaiki data petani. Sehingga nantinya proses distribusi berjalan dengan baik. 

“Evaluasi kami, ternyata pada saat menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok itu tidak presisi, maka saya minta tolong kawan-kawan penyuluh kita lebih baik (data), sistem kita develop lebih baik agar kemudian distribusi juga lebih baik,” tandasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu