KAB. SEMARANG - Komitmen Gubernur Ganjar Pranowo Jawa Tengah mewujudkan budaya antikorupsi tidak pernah surut. Gubernur berharap semangat antikorupsi bisa terus tumbuh semakin kuat mulai dari tingkat desa. 

Hal itu diungkapkan Gubernur usai menghadiri Peluncuran Desa Antikorupsi tahun 2022, di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11). Komitmen ini pertamakali diungkapkam saat Kick Off Percontohan Desa Antikorupsi di Gowa, Sulawesi Selatan pada awal Juni lalu. 

“Ini bukan cerita sulit karena kita punya kewenangan kata Pak Firli,” ucapnya dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri usai acara Peluncuran Desa Antikorupsi tahun 2022 tersebut. 

Turut disampaikan juga, untuk mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Karena itu pula usai acara di Gowa, Gubernur langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait untuk bergerak. 

“Saya perintahkan saja Inspektorat dan Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang on going (sedang berjalan) semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru,” katanya 

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Ia berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jawa Tengah. 

“Kita tinggal replikasi, contoh sudah ada, ukurannya sudah ada, maka tinggal satu lagi, perintahkan seluruh desa untuk melakukan Program Desa Antikorupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu. Guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu saja, mau atau tidak melakukan," pungkasnya. 

Pada acara peluncuran Desa Antikorupsi 2022, terdapat sepuluh desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan. Mereka adalah antara lain Desa Banyubiru, Jawa Tengah; Desa Cibir Wetan, Jawa Barat; Desa Kumbung, NTB; dan Desa Detusoko Barat, NTT; Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat; Desa Hanura, Lampung; Desa Pakatto, Sulsel; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Mungguk, Kalbar. 

Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Gubernur dan seluruh jajarannya dalam menjaga budaya antikorupsi. Hal itu karena pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak. 

“Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran,” kata Firli. 

Pada kesempatan itu Firli juga menyampaikan itu bahwa kepala daerah memiliki peranan penting membantu kerja KPK. “Peran kepala daerah memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil maupun materil,” ujarnya, dan Gubernur Jawa Tengah dinilai telah melakukan peram itu dengan baik sehingga tidak terjadi korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan publiknya juga berjalan baik dengan banyak kemudahan. Hal ini berarti Gubernur Jawa Tengah berhasil membantu kerja KPK dalam pencegahan korupsi. 

“Itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. Pak Ganjar sudah melaksanakan, kita terimakasih,” tandasnya.