PATI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para kepala desa di Kabupaten Pati untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di wilayah masing-masing. Mereka tinggal mencontoh Desa Antikorupsi yang sudah ada dan menerapkannya dengan sungguh-sungguh. 

Hal itu disampaikan usai acara Penyuluhan Antikorupsi sebagai Upaya Mencegah Korupsi dari Desa, di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (7/12). Sedikitnya 400 kades hadir mendengarkan arahan Gubernur dan mereka bersama-sama menandatangani Pakta Integritas. 

“Di Jawa Tengah kades yang baik berintegritas berprestasi inovatif itu lebih banyak. Tapi satu dua kades mbeling, (korupsi) itu semua kena (reputasi),” kata Gubernur saat memberi arahan. 

Saat memberi arahan Gubernur mengungkapkan, dirinya senang jika saat kunjungan bertemu kepala desa yang mampu memahami dengan baik kondisi masyarakatnya. Baginya, itu menujukkan kepala desa tersebut benar-benar peduli dengan desanya. 

Kepala desa yang demikian diyakini akan selalu jadi pilihan masyarakat tanpa perlu melalukan politik uang. Kepala desa yang terpilih karena politik uang saat menjabat berpotensi korupsi dan mau menerima gratifikasi. Kepala desa yang baik tidak akan mau menerima gratifikasi. Cara lainnya dengan melaporkan langsung ke unit pengelola gratifikasi di KPK. “Gratifikasi itu nerima hadiah, karena mungkin ada kepentingan. Bagaimana cara mengelolanya? Laporkan,” tegasnya. 

Agar tercipta desa-desa yang antikorupsi, Gubernur meminta agar bupati dan forkopimda ikut membimbing dan mendorong para kepala desa untuk menumbuhkan budaya kerja antikorupsi. 

“Intinya pelayanan publiknya harus bagus, transparan dan akuntabel. Semangat ini perlu didorong Pak Bupati sampai ke desa,” tegasnya.

Sampai saat ini Jawa Tengah telah memiliki 29 desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten. Selain itu ada pula Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang yang jadi salah satu percontohan nasional desa antikorupi. 

“Di Jawa Tengah yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba seluruh Kabupaten Pati, para petinggi atau kadesnya agar betul-betul menjadi Desa Antikorupsi. Contohnya sudah ada, maka diharapkan bisa berjalan,” tuturnya. 

Gerakan antikorupsi secara simbolis ditandai dengan penempelan stiker oleh Gubernur. Stiker bertuliskan 'STOP GRATIFIKASI, Terimakasih Anda tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai kami'  di kendaraan Bupati, Sekda dan para kades di Pati. 

Kesadaran antikorupsi tidak hanya perlu bagi pejabat tetapi juga masyarakat. Mereka juga harus berpartisipasi dengan tidak memberi iming-iming pada pejabat desa. Bila para kades di Pati mampu menjadikan desa mereka antikorupsi, Kabupaten Pati akan menjadi kabupaten percontohan. 

“Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau nanti ini sukses kita terapkan ke seluruh Jawa Tengah,” pungkasnya. 

Usai bertemu para kades di Pendopo Kabupaten Pati, Gubernur meninjau SMKN Jawa Tengah di Kecamatan Margorejo. Selain melihat proses belajar mengajar di sekolah gratis tersebut, Gubernur juga membuka dialog dengan guru dan para siswa untuk mengetahui berbagai hal-hal yang masih perlu disediakan pemerintah.