DEMAK - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau persiapan infrastruktur pendukung jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Salah satunya kesiapan Tol Semarang-Demak Seksi II yang belum lama ini telah diuji laik fungsi (ULF). 

Pengecekan dilakukan di sela kunjungan kerja dari rumah dinas di Semarang menuju Kabupaten Pati, Rabu (7/12). Kedatangannya disambut Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya, Hanung Triyono dan perwakilan Dinas Perhubungan. “Saya mau ke Pati, jadi karena kemarin kita tutup lagi untuk membereskan di seksi II saya memantau arus lalu lintasnya,” ujar Gubernur. 

Sepanjang perjalanan dari arah Semarang, ia melihat lalu lintas ramai lancar. Tidak ada kemacetan berarti seperti pada beberapa pekan lalu. “Ternyata jembatan Wonokerto dibuka cukup membantu,” ungkapnya. 

Guna dilakukan finishing pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi II, saat ini jalur ini kembali ditutup. Gubernur menerangkan, beberapa sarana prasarana pendukung akan dirampungkan sebelum 15 Desember mendatang. 

“Sekarang arus lalu lintasnya sudah jalan sudah bagus, kita perbaiki lagi di sini untuk dibereskan. Jadi pemberesannya PJU, lampu tambahan, CCTV yang kurang dan tes loading (kapasitas beban). Mudah-mudahan tanggal 15 sudah bisa dibuka kembali sehingga Nataru sudah siap. Mudah-mudahan nanti finishing-nya bisa lebih bagus,” tandasnya. 

Pantauan di lapangan, tampak para pekerja melakukan pemberesan di sepanjang Tol Semarang-Demak Seksi II. Gate exit Tol Demak juga tampak lebih meriah dengan penambahan ikon Demak di bagian atasnya. 

Terkait keluhan sebagian warga yang mengaku belum mendapatkan Uang Ganti Rugi pengerjaan Tol Semarang-Demak Seksi II, Gubernur memastikan pihaknya akan membantu melakukan advokasi. 

“Yang merasa tanahnya belum dibayar, laporan ke saya. Saya minta datanya prosesnya seperti apa, kita advokasi, kita bantu,” kata Gubernur usai mengecek Tol Semarang-Demak Seksi II, Rabu (7/12). 

Di sisi lain, Gubernur juga memberi perhatian pada pelaksanaan Tol Semarang-Demak Seksi 1. Pengerjaan proyek ini terlambat hingga setahun akibat gugatan warga terkait ganti rugi untuk tanah musnah. 

“Maka kementerian ATR/BPN yang kita minta untuk take a lead untuk menentukan tanah ini musnah atau tidak. Kalau tanah itu tidak musnah, kita akan mengganti rugi sesuai ketentuan,” katanya. 

Pada tanah kategori musnah, Gubernur mendorong adanya dialog tentang upaya uang kerohiman bagi pemilik tanah musnah dengan sebaik-baiknya. “Biasanya dari pengalaman saya dalam soal pembebasan seperti ini, hanya butuh negosiasi berapa,” pungkasnya.