WONOSOBO - Sistem pengelolaan sabuk hijau Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo yang dibuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diapresiasi Staf Khusus Wakil Presiden RI, Imam Azis. Pada sistem itu lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan, dikelola dengan melibatkan masyarakat sekitar yang terhimpun dalam sebuah koperasi. Begitu menariknya sistem ini, sehingga akan akan dijadikam prototype pembangunan di masa yang akan datang. 

Hal itu disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama BBWS Serayu Opak dan pemerintah desa, untuk pengelolaan sabuk hijau bendungan bener, di Balai Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Kamis (29/12/2022). 

Terkait pemanfaatan oleh warga tersebut, Gubernur mengaku dirinya sangat senang karena masyarakat di sekitar Bendungan Bener bisa memanfaatkan dan mengakses Daerah Aliran Sungainya. “Nanti dari koperasi yang akan mengelola, dikasih bantuan tanaman, ada juga inisiatif masyarakat,” katanya. 

Gubernur berharap warga di tiga desa terdampak Bendungan Bener untuk aktif memanfaat semaksimal mungkin koperasi yang mereka beri nama Tirto Mulyo Bogowonto itu. Terdapat tiga desa yang turut dalam perjanjian kerja sama (PKS) itu adalah Desa Gadingrejo, Desa Burat, dan Desa Bener di Kecamatan Kepil. PKS tersebut antara BBWS-SO dan pemerintah desa yang kemudian diserahkan pada Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto. 

Agar koperasi bisa berjalan lancar Gubernur juga mendorong agar manajemen koperasinya disiapkan sebaik mungkin. Dengan demikian, semua masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaannya. Area-area yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. 

Gubenur mengatakan, total lahan terdampak sabuk hijau Bendungan Bener untuk wilayah Wonosobo luasnya mencapai 50 hektare. Sementara di Purworejo, yang terdampak sabuk hijau sekitar 33 hektare. Model pengelolaan serupa nantinya juga akan diterapkan di Purworejo. Dengan demikian, selain merasakan manfaat keberadaan Bendungan Bener, masyarakat juga akan mempunyai rasa memiliki terhadap bendungan tersebut. 
“Kita harapkan lebih banyak lagi dan manfaatnya dapat dilihat dengan kasat mata, contohnya di Wonosobo,” terangnya. 

Sementara warga Gadingrejo yang tanahnya terdampak Bendungan Bener, Suwasno mengaku senang dengan adanya kerja sama tersebut. Dia juga berharap sabuk hijau di kawasan tersebut dikelola sebaik mungkin. Salah satu harapannya adalah adanya pengelolaan satu jenis tanaman secara maksimal. “Pengalaman, durian, duku, itu butuh waktu lama. Ya nanti sambil jalan usul (ke koperasi),” ujarnya. 

Sedangkan Ketua Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto, Komarudin mengatakan, saat ini jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 282. Setelah penandatanganan ini, perencanaan pengelolaan segera dilakukan. “Unit usaha (salah satunya) pengelolaan buah-buahan. Saat ini sudah ada hasil dari tanaman yang di lokasi, yang sudah ada di situ, tapi belum berani kami kelola. Nanti bisa dikelola setelah ada PKS,” ucap Komarudin saat berinteraksi dengan Gubernur. 

Komarudin menerangkan, pola pengeloaan sabuk hijau yang dilakukan Gubernur, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Di mana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan. 

“Saya selalu aktif (melaporkan) pada Pak Wapres, karena ini merupakan salah satu dan satu-satunya pola di mana proyek strategis nasional melibatkan masyarakat untuk pengelolaan lahan yang sudah dibebaskan. Ini akan jadi prototype pola pembangunan di masa yang akan datang,” ujarnya.