Foto : Vivi (Humas Jateng)
Foto : Vivi (Humas Jateng)
PEMALANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berusaha memberi solusi persoalan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan menyiapkan lapangan pekerjaan. Berkat pendekatan dan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai perusahaan, dalam waktu singkat, telah terbuka 800 lapangan kerja bagi warga miskin di Pemalang. Cara serupa akan dilakukan di daerah kemiskinan ekstrem lainnya.
"Perusahaan-perusahaan ini kita ajak bekerjasama agar menerima mereka-mereka yang tidak bekerja dan berada dalam keluarga miskin ekstrem. Ternyata mereka mau menerima. Bahkan yang unskill (tidak punya ketrampilan) mau diterima, tapi jangan memberikan kepada perusahaan yang unskill, pemerintah harus melatih dulu," terang Gubernur dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).
Agar pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan lebih cepat, Gubernur mendorong seluruh pemkab/pemkot sampai tingkat desa agar mendata dan melakukan kategorisasi antara warga dengan kemiskinan ekstrem dan tidak ekstrem. Gubernur menerangkan, kemiskinan ekstrem dapat diukur dari pengeluaran mereka di bawah Rp 400 ribu per bulan.
Pengkategorian tersebut sangat membantu pemerintah dalam menentukan jenis intervensi yang akan diberikan. Data tersebut wajib dilaporkan setiap pekan. "Satu, kades memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan miskin tidak ekstrem. Datanya kita pastikan dulu. Dua, kondisi riil itu perlu intervensi apa," jelasnya.
Selain pendataan kemiskinan, Gubernur juga meminta agar sumber pendanaan program tersebut juga disebutkan, termasuk jika belum ada sumbernya. Jika sumber dana belum ada maka akan diupayakan dengan pemanfaatan dana CSR, Baznas, atau dari pihak lain.
Intervensi terakhir yang dilakukan adalah memberikan akses pendidikan kepada anak keluarga miskin. Akses sekolah sangat dibutuhkan karena indikator kemiskinan salah satunya adalah jumlah mereka tidak sekolah.
"Maka saya minta cari "orangnya" (anak putus sekolah), (mereka) harus berangkat ke sekolah. Kami memberikan fasilitasnya. Mudah-mudahan SMK Jateng ada tiga (berasrama) terus tambah 15 (non asrama) jadi ada 18, mereka bisa kita titipkan ke sana. Dengan kebijakan itu, harapan kita mereka bisa sekolah, kemudian indikator kemiskinannya bisa kita selesaikan," tegas Gubernur.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menilai jitu, langkah Gubernur mendorong kerja sama dalam membuka lapangan kerja bagi warga miskin. "Kemiskinan itu selesai kalau punya pendapatan. Caranya, seperti tadi Pak Gubernur menyampai, kami mendata industri di seputaran kabupaten yang (kemiskinan) ekstrem dan kita ajak bicara. Pemalang saja dengan cepat dapat 800 lowongan yang dapat dimasuki dari warga miskin. Cara-cara seperti itulah percepatan akan terjadi. Dan pak Gubernur meminta kreativitas ditingkatkan, di tingkat desa dan melibatkan banyak pihak," pungkasnya.
PEMALANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berusaha memberi solusi persoalan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan menyiapkan lapangan pekerjaan. Berkat pendekatan dan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai perusahaan, dalam waktu singkat, telah terbuka 800 lapangan kerja bagi warga miskin di Pemalang. Cara serupa akan dilakukan di daerah kemiskinan ekstrem lainnya.
"Perusahaan-perusahaan ini kita ajak bekerjasama agar menerima mereka-mereka yang tidak bekerja dan berada dalam keluarga miskin ekstrem. Ternyata mereka mau menerima. Bahkan yang unskill (tidak punya ketrampilan) mau diterima, tapi jangan memberikan kepada perusahaan yang unskill, pemerintah harus melatih dulu," terang Gubernur dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).
Agar pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan lebih cepat, Gubernur mendorong seluruh pemkab/pemkot sampai tingkat desa agar mendata dan melakukan kategorisasi antara warga dengan kemiskinan ekstrem dan tidak ekstrem. Gubernur menerangkan, kemiskinan ekstrem dapat diukur dari pengeluaran mereka di bawah Rp 400 ribu per bulan.
Pengkategorian tersebut sangat membantu pemerintah dalam menentukan jenis intervensi yang akan diberikan. Data tersebut wajib dilaporkan setiap pekan. "Satu, kades memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan miskin tidak ekstrem. Datanya kita pastikan dulu. Dua, kondisi riil itu perlu intervensi apa," jelasnya.
Selain pendataan kemiskinan, Gubernur juga meminta agar sumber pendanaan program tersebut juga disebutkan, termasuk jika belum ada sumbernya. Jika sumber dana belum ada maka akan diupayakan dengan pemanfaatan dana CSR, Baznas, atau dari pihak lain.
Intervensi terakhir yang dilakukan adalah memberikan akses pendidikan kepada anak keluarga miskin. Akses sekolah sangat dibutuhkan karena indikator kemiskinan salah satunya adalah jumlah mereka tidak sekolah.
"Maka saya minta cari "orangnya" (anak putus sekolah), (mereka) harus berangkat ke sekolah. Kami memberikan fasilitasnya. Mudah-mudahan SMK Jateng ada tiga (berasrama) terus tambah 15 (non asrama) jadi ada 18, mereka bisa kita titipkan ke sana. Dengan kebijakan itu, harapan kita mereka bisa sekolah, kemudian indikator kemiskinannya bisa kita selesaikan," tegas Gubernur.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menilai jitu, langkah Gubernur mendorong kerja sama dalam membuka lapangan kerja bagi warga miskin. "Kemiskinan itu selesai kalau punya pendapatan. Caranya, seperti tadi Pak Gubernur menyampai, kami mendata industri di seputaran kabupaten yang (kemiskinan) ekstrem dan kita ajak bicara. Pemalang saja dengan cepat dapat 800 lowongan yang dapat dimasuki dari warga miskin. Cara-cara seperti itulah percepatan akan terjadi. Dan pak Gubernur meminta kreativitas ditingkatkan, di tingkat desa dan melibatkan banyak pihak," pungkasnya.
Berita Terbaru