SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur rel kereta api aglomerasi Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur). Langkah ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan menunjang perekonomian daerah. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno Pada acara workshop Baseline Report Peluang Implementasi Konsep Transit Oriented Development (TOD) dan Mekanisme Pembiayaan Land Value Capture (LVC) dalam Transportasi Jawa Tengah. Acara tersebut diselenggarakan di PO Hotel, Kamis (26/1/2023).

"Mohon bantuan semuanya, mungkin dalam kegiatan ini bisa dieksplor bagaimana kita bisa mengembangkan kawasan Kedungsepur agar menghasilkan suatu desain transportasi yang efisien. Ke depan kita didorong untuk bebas karbon, nanti dapat menggunakan tenaga listrik dan bisa lebih efisien untuk transportasi," ujarnya.

Sekda mengatakan, jika jalur kereta api diaktifkan kembali dengan memakai energi listrik, maka transportasi di kawasan Kedungsepur sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi  akan lebih efektif dan efisien.

"Jalur-jalur kereta api kita sebetulnya bagian dari transportasi yang efisien dan efektif. Apalagi kedepan kereta api bisa menggunakan energi listrik dan lebih mudah dari kendaraan lain. Kami berharap pada forum ini kita bersama-sama memikirkan (solusi) berkaitan dengan anglomerasi transportasi di kawasan Kedungsepur," terang Sekda.

Sekda mengatakan, pengembangan pembangunan di kawasan Kedungsepur sudah masif, sehingga perlu dirancang sistem mobilitas antar kota Semarang dan sekitarnya sebagai kota penyangga (Aglomerasi). Terlebih sebagian besar masyarakat Kota Semarang berasal dari luar Semarang.

Sekda optimis kemudahan mobilitas antar kota masyarakat Jabodetabek juga akan terjadi di Semarang, Kedungsepur, dan kota-kota lainnya. Pengembangan transportasi yang masif di berbagai kota diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Sekda meminta skema LVC sebagai konsep pembiayaan baru untuk dipelajari bersama. Karena jika hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN maupun APBD, jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan sumber-sumber pendanaan lain seperti obligasi daerah lebih mahal dari surat utang negara.