SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi berbagai pihak yang telah berperan aktif dan berupaya maksimal mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Terutama tiga pemerintah daerah dan sembilan badan usaha di Jawa Tengah sebagai menerima Paritrana Award 2022. 

"Terima kasih teman-teman kabupaten dan kota serta dunia usaha, yang sudah ikut berpartisipasi bagaimana kita meningkatkan coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berbicara masalah coverage maka semua pihak harus berpartisipasi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat memberi sambutan penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja.dan Transmigrasi Jateng, Jumat (27/1/2023). 

12 penerima Paritrana Award Jawa Tengah 2022 tersebut terbagi beberapa kategori. Pada kategori pemerintah daerah, juara pertama adalah Kabupaten Boyolali, juara kedua Kabupaten Semarang, dan juara ketiga Kota Tegal. Sedangkan kategori badan usaha layanan, diberikan kepada RS Permata Medika, RS Islam Klaten, dan RS Islam Fatimah Cilacap. Kategori badan usaha skala besar, yakni PT Urip Sugiharto, PT Tri Lestari Sandang Industry, dan PT Majapura. Sedangkan untuk kategori badan usaha skala menengah diberikan kepada Koperasi Pekerja Pertamina Patrawijayakusuma, CV Indah Jaya Toys, Perumda Am Tirta Baribis. 

Sekda mengatakan, penghargaan program Jamsostek merupakan bentuk apresiasi kepada stakeholder yang turut berpartisipasi meningkatkan coverage BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu penghargaan ini juga memotivasi semua pihak untuk terus berupaya meningkatkan BPJS Ketenagakerjaan.  "BPJS Ketenagakerjaan juga harus ada pemetakan,  sebetulnya yang belum tercover di posisi mana saja.  Sehingga kita menemukan metode di jalur-jalur mana untuk bisa kita meningkatkan coverage," katanya. 

Sekda berharap kepada semua penerima Paritrana Award 2022 untuk menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan coverage BPJS Ketenagakerjaan agar lebih maksimal. Sehingga para pekerja di Jawa Tengah mendapat perhatian dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola lima program. Yaitu jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan 

"Selamat kepada semuanya yang memperoleh penghargaan. Penghargaan ini bukan tujuan utama,  karena tujuan utamanya adalah bagaimana coverage BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih atas partisipasinya dan ke depan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, Paritrana Award benar-benar memberi partisipasi dan motivasi kepada kita semua," ucap sekda. 

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah-DI. Yogyakarta, Cahyani Indriasari mengatakan, penghargaan Jamsostek merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh impelementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Pemenang terbaik nanti akan mewakili Provinsi Jateng (Jawa Tengah) bersaing kandidat di Zona A, yaitu kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Kegiatan Paritrana Award 2022 diikuti oleh 35 pemerintah kabupaten dan kota, 85 perusahaan skala besar, 98 perusahaan skala menengah, 51 usaha layanan publik, dan 73 usaha kecil dan mikro," katanya. 

Dijelaskan, kriteria penilaian untuk pemerintah kabupaten/kota yang pertama adalah coverage kepesertaan peserta penerima upah, kepesertaan peserta bukan penerima upah, pertumbuhan coverage pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, coverage kepesertaan non ASN, perlindungan yang diberikan oleh pemda melalui APBD bagi pekerja rentan di wilayahnya, dan perlindungan pekerja rentan di kelurahan dengan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan. 

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah mewujudkan universal coverage perlindungan Jamsostek untuk menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan tujuan Paritrana Award yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial. 

"Selain itu juga meningkatkan peran aktif dan komitmen pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di wilayah masing-masinh," terang Cahyani.