SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah agar aktif mendampingi penyelenggara negara mewujudkan keterbukaan informasi. Mereka juga diminta agar tidak sungkan menegur jika penyelenggara negara tidak bisa memberikan informasi yang diminta. 

“Komisi tentu tidak usah sungkan-sungkan, kalau memang dari penyelenggara negara tidak bisa memberikan informasi yang bagus, ya tegur saja,” tegasnya usai menghadiri acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Melantik Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2022-2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (20/2/2023).

Gubernur mengatakan, permintaan tersebut sesuai dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung keterbukaan informasi. Terbukti, dalam lima tahun berturut, Jawa Tengah mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. “Pemerintah provinsi sangat terbuka, Alhamdulillah kami lima tahun berturut-turut terbaik terus,” tegasnya pada para Komisioner KI Jawa Tengah.

Keempat komisioner KI yang baru dilantik tersebut adalah Setiadi, Ermy Sri Ardhyanti, Moh Asropi, Sutarto, dan Indra Ashoka Mahendrakana. Mereka mulai menjabat sejak 2022 hingga 2026.  Pelantikan disaksikan secara langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro serta Forkopimda Jawa Tengah, serta sejumlah bupati dan wali kota tersebut.

Agar keterbukaan informasi berjalan baik, masyarakat juga perlu diedukasi. Masyarakat perlu tahu mana informasi yang boleh diberikan pada masyarakat dan mana yang tidak diperbolehkan. Agar lebih menarik, edukasi pada masyarakat juga dikemas dengan cara yang kekinian dan menarik.

“Caranya yang 'nge-pop, jangan konvensional, agar publik bisa mendapatkan informasi dengan jelas, crystal clear begitu. Sehingga semua yang publik harapkan itu bisa didapatkan dengan akurat dan betul-betul dia transparan dan cepat,” katanya.