SEMARANG - Sejumlah perusahaan besar telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk menyatakan kesediaannya dalam membantu program pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Gubernur memperkirakan, total dana yang dibutuhkan untuk program tersebut sekitar Rp500 miliar. 

“Forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya, karena kami mau mengumumkan ke publik. Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp 500-an miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem, jadi tidak banyak sebenarnya,” kata Gubernur seusai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan 17 Kabupaten di Ruang Rapat Kantor Gubernur gedung B lantai lima, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).

Pada para pengusaha, Gubernur meminta agar mereka ikut berkontribusi membantu anggota dari keluarga kurang mampu terutama yang masih usia produktif dengan memberikan pelatihan kerja. Pelatihan ini bisa bekerja sama dengan berbagai dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” katanya.

Di sisi lain, program padat karya akan lebih dimaksimalkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar mereka bisa mendapat penghasilan tambahan. Selain itu bantuan keuangan juga tetap akan diberikan.

“Sementara dari Dinasnaker kita sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan, agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja, agar kemudian bisa mendapatkan penghasilan (pekerjaan),” jelas Gubernur.

Sebagai informasi, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada periode September 2021 ke September 2022. Kini, angka kemiskinan Jawa Tengah tinggal 10,98 per September 2022.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini terus bekerja keras menurunkan angka kemiskinan.  Salah satunya dengan mendorong penanganan lebih serius pada beberapa variabel kemiskinan, antara lain stunting dan keterbelakangan pendidikan.

“Kami dorong terus, perhatikan yang stunting, ini satu paket. Terus yang penyandang disabilitas dicari, yang tidak sekolah di usia 7 sampai 18 tahun maka bisa sekolah,” ucapnya.

Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menberikan hasil positif. Agar bisa memastikan program percepatannya berjalan, Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk melaporkan kondisi kemiskinan terbaru dalam satu minggu ke depan.

“Mudahan-mudahan minggu depan laporannya sudah proses dari masing-masing, agar kami buatkan dalam sistem yang mudah dibaca,” tandas Gubernur.