Follow Us :              

Percepat Penurunan Stunting, Pemprov Jawa Tengah Dorong Kolaborasi Antar Stakeholder

  14 March 2023  |   14:00:00  |   dibaca : 324 
Kategori :
Bagikan :


Percepat Penurunan Stunting, Pemprov Jawa Tengah Dorong Kolaborasi Antar Stakeholder

14 March 2023 | 14:00:00 | dibaca : 324
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan. Semua harus bersama-sama dalam melaksanakan program pemerintah.

"Biasanya Dinas Kesehatan mengurus stunting di salah satu desa, kemudian Dinas Pendidikan juga mengurusi anak putus sekolah, Dinas Sosial dan Dispermasdes juga datang mengurus kemiskinan. Semua berjalan sendiri-sendiri padahal fokusnya satu. Seharusnya kolaborasi agar semua permasalahan bisa kita atasi," kata Sekda di sela pembukaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jateng, di Hotel Novotel, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, maka berbagai persoalan terkait kemiskinan, termasuk penanganan stunting akan lebih efektif. Ibarat sapu lidi kalau hanya terdiri dari satu batang lidi akan mudah patah dan tidak bisa untuk menyapu sampah, tetapi jika banyak lidi digabung maka akan menjadi kuat. 

"Sama dengan kita. Kalau dilakukan secara kolaboratif bisa lebih koprehensif dan berjalan lebih cepat," jelasnya.

Selain itu, tidak kalah penting dalam penanganan kemiskinan adalah basis data yang akurat. Apabila data yang digunakan valid dan akurat, maka berbagai program penanggulangan kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, akan bisa menjangkau serta mengintervensi sasaran dengan tepat. 

Data kemiskinan yang akurat, diantaranya menyangkut stunting, kondisi desa, tingkat sumber daya manusia, dan sebagainya. Sehingga apabila ada yang membutuhkan data kemiskinan di suatu desa, maka bisa diketahui dengan cepat jumlah warga miskin di desa yang bersangkutan, kondisi ekonomi, alamat lengkap sekaligus foto kondisi rumah warga miskin.

"Problem kita selalu data. Saat kita sudah mau mengintervensi dan pemerintah sudah menganggarkan, tetapi begitu dieksekusi di lapangan, diverifikasi, ternyata tidak masuk kriteria menerima bantuan. Ini sangat disayangkan," katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan. Semua harus bersama-sama dalam melaksanakan program pemerintah.

"Biasanya Dinas Kesehatan mengurus stunting di salah satu desa, kemudian Dinas Pendidikan juga mengurusi anak putus sekolah, Dinas Sosial dan Dispermasdes juga datang mengurus kemiskinan. Semua berjalan sendiri-sendiri padahal fokusnya satu. Seharusnya kolaborasi agar semua permasalahan bisa kita atasi," kata Sekda di sela pembukaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jateng, di Hotel Novotel, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, maka berbagai persoalan terkait kemiskinan, termasuk penanganan stunting akan lebih efektif. Ibarat sapu lidi kalau hanya terdiri dari satu batang lidi akan mudah patah dan tidak bisa untuk menyapu sampah, tetapi jika banyak lidi digabung maka akan menjadi kuat. 

"Sama dengan kita. Kalau dilakukan secara kolaboratif bisa lebih koprehensif dan berjalan lebih cepat," jelasnya.

Selain itu, tidak kalah penting dalam penanganan kemiskinan adalah basis data yang akurat. Apabila data yang digunakan valid dan akurat, maka berbagai program penanggulangan kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, akan bisa menjangkau serta mengintervensi sasaran dengan tepat. 

Data kemiskinan yang akurat, diantaranya menyangkut stunting, kondisi desa, tingkat sumber daya manusia, dan sebagainya. Sehingga apabila ada yang membutuhkan data kemiskinan di suatu desa, maka bisa diketahui dengan cepat jumlah warga miskin di desa yang bersangkutan, kondisi ekonomi, alamat lengkap sekaligus foto kondisi rumah warga miskin.

"Problem kita selalu data. Saat kita sudah mau mengintervensi dan pemerintah sudah menganggarkan, tetapi begitu dieksekusi di lapangan, diverifikasi, ternyata tidak masuk kriteria menerima bantuan. Ini sangat disayangkan," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu