SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong program Penanggulangan  Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada 17 kabupaten prioritas segera diakselerasi. Intervensi yang telah direncanakan harus segera dilakukan, dengan merujuk dari hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilakukan pada awal tahun ini.

“Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, anak yang tidak sekolah,” ujar Gubernur usai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem pada 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023). 

Isu anak-anak putus sekolah sempat muncul di  forum musrembang wilayah di beberapa daerah. Gubernur mengatakan, beberapa faktor penyebabnya antara lain, karena akses sekolah yang jauh dan pemikiran sebagian masyarakat yang lebih memilih kerja daripada sekolah.

Terlepas dari itu, Gubernur meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas agar mereka segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang yang belum mencapai seratus persen. “Saya minta cepat lakukan verifikasi. Satu minggu ini selesai, dan yang sudah terdata segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.

Adapun langkah intervensi, kata Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang di luar sumber tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR. “Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat,” tegasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang Satgas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah. Adapun 17  Kabupaten prioritas yang harus mereka bantu di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.