SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap memberikan dukungan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan para penyandang maupun mereka yang terdampak HIV/AIDS. Hal itu disampaikan setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jawa Tengah.

Gubernur langsung meminta IPPI agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi. "Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang barangkali akan jadi mata anggaran baru karena kasus ini," ujarnya usai memimpin Musrenbang Provinsi dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).

Gubernur mengatakan siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar mengatakan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang. "Ini masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan, berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin," ujarnya.

Melalui dinas terkait, Gubernur akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus tersebut. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru dalam penyusunan RKPD 2024.

"Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi, kalau belum ini bisa menjadi masukan untuk mata anggaran baru, agar kami menyelesaikan program mereka," tegasnya.

Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas dari 35 kabupaten kota. 239  dari total usulan tersebut adalah tentang Prasarana Jalan dan Jembatan. Usulan terbanyak lainnya adalah tentang sarana dan prasarana kesehatan, yaitu 39 usulan.

Proses panjang ini untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat perlu dilakukan karena proses ini sangat penting untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Maka juga butuh endurance (ketahanan) dari pemangku keputusan. Jangan ditinggal pergi, harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah (tahun anggaran)," ujarnya.

Begitu penting aspirasi masyarakat, sehingga Gubernur mengaku senang karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD bisa lebih menampung program yang feminim lebih banyak, sehingga RMPD yang dibuat lebih proporsional. 

Ririn Hanjar Susilowati selaku perwakilan IPPI Jawa Tengah menyampaikan, hingga saat ini kekerasan pada perempuan dan stunting masih menjadi permasalahan di komunitasnya. "Kami mendampingi perempuan dan anak-anak dengan HIV/AIDS yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan stunting," ucap perwakilan IPPI Jawa Tengah, Ririn Hanjar Susilowati.

Turut ditambahkannya, selama ini pemerintah daerah, melalui dinas terkait memang sudah memberikan dukungan, namun belum maksimal. "Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Kami butuh obat untuk anak dan pemenuhan gizi anak-anak. Saat ini, anak-anak mengkonsumsi obat dewasa yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak," tuturnya.

Pada sisi lain, para perempuan dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas tersebut HIV/AIDS juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.

Problem yang disampaikan IPPI Jawa Tengah tersebut menurut Gubernur, sangat penting untuk didengar, sehingga pihaknya bisa memberikan intervensi yang tepat. "Ini yang penting untuk kami dengarkan dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami deliver ke DPRD untuk kami bahas," tandasnya.