GROBOGAN – Pada acara "Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stunting", Selasa (23/5/2023), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri dengan matang sebelum melakukan pernikahan. Selain membuat kehamilan lebih sehat, persiapan dengan baik, dapat mencegah terjadinya stunting. 
 
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Dewi Sri Purwodadi itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

"Arahan Pak Menko tadi, kita tarik (edukasi) dari yang paling bawah, remaja putri jangan menikah dini. Kalau tidak menikah dini, maka insya Allah akan mencegah adanya potensi stunting," ujar Gubernur.

Selain memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini, Gubernur juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesehatan para remaja putri. Terutama terkait kurang darah. "Remaja putri juga perlu diperhatikan, biasanya diberikan vitamin penambah darah," imbuhnya.

Upaya menjaga kesehatan perempuan sebagai bagian dari langkah mempersiapkan generasi bangsa di masa depan, perlu terus dilakukan sejak perempuan dalam usia remaja, usia matang, menikah, hamil, melahirkan hingga menyusui. Strategi ini sudah efektif dilakukan di Jawa Tengah melalui Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.

"Begitu menikah, mesti diperhatikan betul laki-laki dan perempuan calon pengantinnya sehat, dan usianya sudah cukup matang. Jadi tidak menikah muda, sehingga Program Jo Kawin Bocah akan berjalan. Pada saat kehamilan, pemeriksaan rutin mesti dilakukan,” katanya.

Gubernur mengungkapkan, terkait menjaga kesehatan ibu hamil, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, selalu berusaha memastikan kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung. Jika ibu hamil kurang gizi, maka akan segera dilakukan intervensi.

Tampil sebagai narasumber dalam forum tersebut, Gubernur sempat berdialog dengan para remaja, para bidan maupun para pensiunan tenaga Kesehatan. Mendapat informasi tingginya kasus stunting di Purwodadi, Gubernur terpancing memberi tantangan para bidan setempat untuk mengentaskannya dalam waktu tiga bulan.

"Pada saat mengandung diperhatikan, lahir selamat, maka AKI-AKB itu bisa dicegah. Maka ini bisa holistik. Inilah yang sekarang coba kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan tadi kita tanya bidan, 3 bulan bisa tidak (dilakukan) diintervensi, rata-rata mereka bilang bisa," lanjutnya. 

Guna mempercepat penuntasan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Jawa Tengah menyatukan dua program tersebut menjadi satu paket. "Kita bisa melaksanakan secara paket. Jadi yang sekarang sedang kita kerjakan adalah penanganan kemiskinan ekstrem, jadi klop," jelasnya.

Berkat terobosan tersebut, Jawa Tengah berhasil menurunkan kasus stunting  secara drastis hingga 51 persen dalam kurun empat tahun. Keberhasilan ini membuat program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi rujukan nasional.

Langkah tersebut mendapat apresiasi Menko PMK Muhadjir Effendy. Ia sepakat penanganan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem dilakukan bersamaan karena dua masalah tersebut saling berhimpitan.

"Dana desa juga dana APBD dan dari pemprov, fokuskan dalam dua hal itu. Contoh yang diberikan Gubernur tadi sudah benar. Stunting dan miskin ekstrem itu berhimpitan. Data saya 40 persen miskin ekstrem itu punya potensi stunting karena ada anak yang kurang gizi. Jadi, menangani miskin ekstrem, sama juga menangani stunting," pungkasnya.

Berdasarkan perhitungan elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), pada 2018 tingkat stunting di Jawa Tengah berada di angka 24,4 persen, setahun kemudian pada 2019 turun menjadi 18,3 persen.

Persentase tersebut terus menurun seiring berjalannya waktu, pada 2020 kasus stunting turun menjadi 14,5 persen, kemudian pada 2021 turun menjadi 12,8 persen, dan terakhir pada 2022 di angka 11,9 persen.