SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin, jika para kepala desa adalah ujung tombak dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem. Meski jumlah kemiskinan bertambah signifikan akibat pandemi, namun Gubernur yakin saat ini menjadi momen tepat untuk melakukan lompatan percepatan pengentasannya.

“Kita tidak boleh menyerah, waktu pendek inilah, dengan teman-teman kades kita ajak untuk kita bekerjasama melakukan sebuah percepatan,” kata Gubernur usai Sarasehan Kepala Desa se-Jawa Tengah dengan tema Gotong Royong Membangun Kemandirian Desa di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (5/6/2023). 

Guna mengejar pekerjaan yang tersisa, Gubernur menuturkan sejak 2013 hingga akhir 2023 telah menggelontorkan lebih dari Rp 9 triliun bantuan keuangan untuk desa. Adapun pada 2023, total bantuan keuangan desa yang dikucurkan sekitar Rp 2,14 triliun, dengan rincian :
1. Sarpras Desa Rp 1,77 T
2. RTLH Rp 304 M
3. Pengembangan kawasan pedesaan Rp 2,6 M
4. Operasional KPMD Rp 39M
5. Desa wisata Rp 18,5M
6. Penyertaan Modal BUMDes Rp 4,1M

“Kami ingin pengelolaannya satu, governance, tidak dikorupsi. Dua, kualitasnya bagus. Tiga, bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, Desa Sepakung adalah contoh desa yang berhasil dalam mengelola desa. Desa tersebut kini tumbuh menjadi desa digital.  

“Mereka yang dulu betul-betul desa yang tidak ada internet, karena kreativitas desanya dia beli bandwith dari provider, kemudian dikelola oleh BUMDes, kemudian dijual kepada masyarakat dan hari ini luar biasa. Perkembangan bagus, wisatawan datang banyak sekali. Ini salah satu contoh,” tuturnya.

Agar dapat memantau dan berinteraksi langsung, dalam kesempatan itu Gubernur juga menuturkan akan kembali melakukan live in, tinggal bersama warga setempat. Melalui cara ini diharapkan masalah yang ditangani dapat lebih tepat sasaran.

“Makanya hari ini kita kumpulkan kawan-kawan kades, ini waktunya. Saya mau kejar, mohon kerjasamanya. Mohon bantuannya untuk kita coba dorong (tuntas),” tegasnya.

Di sisi lain, Gubernur juga berharap para Kades dan perangkat desa memperhatikan manajemen keuangan di masing-masing pemerintah desa. Apalagi, pada penerimaan Opini WTP, BPK memberikan catatan soal pekerjaan administratif.

“Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. meskipun alhamdulillah sekarang sudah 70 persen lebih selesai, tinggal sedikit kurang lebih tinggal 21 persen yang akan kita kejar. Dan kita kumpulkan kawan-kawan kades untuk segera membereskan,” katanya.

Pada acara yang dihadiri lebih dari 15 ribu kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tersebut, Gubernur yang didampingi juga oleh Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, juga mengimbau agar para kades juga peduli pada penanganan stunting yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Karena saya dan Gus Yasin sudah berada pada waktu-waktu akhir masa jabatan sampai September, maka masih ada PR yang mesti kita kerjakan,” ucapnya.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur, sarasehan kepala desa se -Jawa Tengah juga dihadiri Kajati Jateng I Made Suanarwan, Kabinda Jateng Brigjen TNI Sulaiman, Perwakilan Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro, serta jajaran Kepala OPD Jawa Tengah.