SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong agar penataan tata ruang di daerah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan, Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran strategis dalam mengendalikan pemanfaatan tata ruang di Jateng. Hal itu disampaikan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi FPR Jateng di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng, Rabu (4/10/2023).

“Perlu menempatkan tata ruang secara adil, berkelanjutan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan,” ucap Sekda.

Pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam pemanfataan tata ruang, lanjut Sekda, namun di sisi lain, masyarakat juga harus bisa mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar ke depannya tidak berdampak negatif. 

FPR yang beranggotakan instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat ini memiliki tugas berat. Sekda Jateng sekaligus Ketua FPR Provinsi Jateng menjelaskan, tugas berat FPR ini sehubungan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Sekda mencontohkan, kejadian banjir di Meteseh, Kota Semarang yang tidak lepas dari masalah pemanfaatan tata ruang di kawasan atas atau Kabupaten Semarang. Contoh lain, yakni pembangunan jalan tol yang membutuhkan urukan tanah, serta aktivitas pembangunan lainnya yang juga bersinggungan dengan lingkungan.

Sekda berharap, FPR Jateng bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya, investasi di Jateng berjalan dengan baik dengan pemanfaatan tata ruang yang sudah ditetapkan serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

"Mohon bantuan partisipasi dari semuanya, agar kita bisa menjaga tata ruang di Jateng dengan sebaik-baiknya, dan investasi berjalan dengan sustainability (berkelanjutan), sehingga kelestarian (lingkungan) di Jateng bisa terjaga dengan baik," harap Sekda.