SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., terus menggenjot berbagai kegiatan guna memajukan dan membangun Jawa Tengah. Wujud komitmen dan upaya tersebut, diketahui tercantum dalam 10 program prioritasnya. 

Beragam program digalakkan guna mengatasi berbagai pekerjaan rumah yang dihadapi Jawa Tengah, seperti gelaran Pemilu dan Pilkada 2024, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan beragamnya persoalan yang ingin dituntaskan, Pj Gubernur memiliki 10 program prioritas, meliputi: 
1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan stunting
5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla)
6. Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif
8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi
9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
10. Meningkatan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berbagai program prioritas yang menyasar segala sektor serta berdampak pada seluruh elemen masyarakat tersebut, terus digalakkan dan dilaksanakan secara serentak oleh Pj Gubernur, tujuannya guna mendapatkan hasil yang jelas dan optimal. 

Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil, Pj Gubernur rutin berkoordinasi dengan berbagai pemangku wewenang, selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, agar perhelatan politik lima tahunan itu berjalan dengan lancar. 

Selama dua bulan terakhir ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Jateng, Kodam, KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan lainnya. Tak lain dan tak bukan, tujuannya untuk menyukseskan gelaran pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang.

"Seluruh komponen masyarakat perlu bersatu dan berkolaborasi, dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu, hingga terpilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan,” ucapnya.

Sementara dalam prioritas pengendalian inflasi dan pangan, berbagai program juga digencarkan. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelontorkan sebanyak 151 ton cadangan beras di daerah miskin ekstrem, kemudian menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sudah dilakukan lebih dari 400 kali, memantau harga sembako di lapangan, dan berbagai upaya lainnya. 

“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota, untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujar Pj Gubernur. 

Berikutnya, perihal program penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan stunting, Pemprov Jateng juga sudah melakukan berbagai langkah intervensi, baik dengan menggunakan dana APBD, serta menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Jateng, maupun pihak-pihak swasta. 

Pada Kamis (26/10/2023) lalu, Pj Gubernur menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Bantuan yang bersumber dari Baznas Jateng itu, diberikan kepada 150 mustahik produktif dan 30 pendamping mustahik di Kabupaten Pekalongan, Kendal, Batang, dan Kota Pekalongan. 

Pemprov Jateng pada tahun 2023 ini, telah berkolaborasi dengan Baznas Jateng untuk memberikan bantuan berupa 255 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 500 unit jamban, dan 1.664 modal usaha.

"Ini menjadi perhatian dan prioritas kami, ada RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), tidak punya jamban, tidak ada air bersih, sehingga kita carikan sumber air bersih di kampung tersebut. Di samping itu, juga kita kaitkan dengan beasiswa anak dari keluarga miskin, dan modal usaha," jelas Pj Gubernur.

Sementara untuk program penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla), Pemprov Jateng juga sudah mengupayakan dan menyalurkan berbagai bantuan. Diketahui per 23 Oktober 2023, sebanyak 76.434.000 liter air bersih sudah didistribusikan kepada masyarakat di 34 kabupaten/kota Jawa Tengah yang terdampak kekeringan. 

Distribusi air bersih itu, dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota, Corporate Social Responsibility (CSR), Palang Merah Indonesia (PMI), serta instansi terkait lainnya termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Polri, dan masyarakat.

Sedangkan untuk prioritas program pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai upaya juga telah dilakukan dengan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. 

Beberapa aplikasi digunakan untuk pengelolaan berbagai bidang di pemerintahan, seperti e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), e-shb (standar harga barang), dan e-controlling (pengendalian elektronik). Selain itu, Pemprov Jateng juga secara rutin melakukan pelaporan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kepada KPK, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 

Adapun terkait program pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, yakni mendorong pembangunan Kampung Seni Kujon di Kawasan Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Berdasarkan hal tersebut, rencananya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunannya akan dilaksanakan pada akhir November 2023. 

Untuk prioritas program lain, seperti menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat, kemudian peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi, serta pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi, sampai saat ini juga terus digencarkan oleh Pj Gubernur