SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mewujudkan komitmen dalam mencegah dan menangani potensi terjadinya kekerasan di sekolah. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menggencarkan gerakan Ayo Rukun (Aksi Gotong Royong Berantas untuk Kekerasan dan Perundungan).

Program yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng itu akan diluncurkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., bertepatan dengan peringatan Hari Guru pada 25 November 2023 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur mengatakan, selain kasus kekerasan pada anak dan perempuan, kekerasan di satuan pendidikan termasuk yang menjadi perhatian. Oleh karena itu, gerakan Ayo Rukun ini diharapkan mampu memberikan dampak dalam menangani persoalan tersebut.

"Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini harus serius. Jadi jangan hanya gerakan atau slogan saja, harus ada aksi nyata," katanya saat menerima laporan dinas dari Kepala Disdikbud Jawa Tengah di kantornya, Jumat (17/11/2023).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah menyatakan, gerakan Ayo Rukun adalah bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sampai saat ini, lanjutnya, sudah ada 19 sekolah percontohan yang mendeklarasikan dan berkomitmen mewujudkan gerakan Ayo Rukun. Tujuannya jelas untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan di sekolah. 

"Gerakan ini melibatkan unsur masyarakat, kepala sekolah, guru, tata usaha, dan juga murid sebagai agen perubahan," jelas Uswatun.

Menurutnya, gerakan tersebut merupakan aksi nyata Pemprov Jateng sebagai langkah preventif atau pencegahan dalam mengatasi kekerasan di satuan pendidikan.

"Harapannya, di dalam Ayo Rukun ini adalah strategi, agar di sekolah itu tercipta suasana yang menyenangkan, suasana belajar yang menyenangkan, sehingga tidak ada diskriminasi di dalamnya," ujarnya.

Uswatun menambahkan, kasus kekerasan di sekolah masih terjadi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng per Juli 2023, terdapat 23 siswa di satuan pendidikan yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, ada beberapa jenis kekerasan yang sering tejadi di satuan pendidikan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung unsur kekerasan, serta bentuk kekerasan lainnya.

"Jadi ini harus bersama-sama berkomitmen, maka ada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat provinsi. Sehingga kemarin, (Jateng) juga mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud,” ucap Uswatun.