SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., melantik Agustyarsah menjadi Pj Bupati Tegal dan Muhamad Hasan Chabibie menjadi Pj Bupati Kudus di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang pada Rabu, 10 Januari 2024. 

Penunjukan kedua Pj Bupati tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Agustyarsah yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilantik menjadi Pj Bupati Tegal menggantikan Umi Azizah, Bupati Tegal sebelumnya yang masa tugasnya telah usai pada 8 Januari 2024. 

Sementara itu, Muhamad Hasan Chabibie, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dilantik  untuk menggantikan Bergas Catursasi yang sudah bertugas sebagai Pj Bupati Kudus dalam tiga bulan terakhir. 

Pj Gubernur mengatakan, purnatugas dan mutasi adalah sesuatu yang lumrah dalam sebuah organisasi. Apalagi selama menjabat, mereka sudah memberikan pengabdian terbaiknya. 

“Kami mengucapkan terima kasih, atas dedikasi yang sudah diberikan (para pejabat sebelumnya),” katanya.

Kepada Pj Bupati Tegal dan Kudus yang baru saja dilantik, Pj Gubernur berpesan agar mereka bisa segera beradaptasi dan mempelajari karakteristik serta persoalan di wilayah masing-masing. 

"Segera melakukan langkah-langkah tadi, (melaksanakan) program prioritas dari pusat, seperti halnya pengentasan masalah kemiskinan, stunting, pengangguran, dan lainnya," kata Pj Gubernur.

Selain itu, para Pj Bupati juga diminta untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu di Jawa Tengah agar berjalan dengan baik dan sukses. Pj Gubernur menyampaikan, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan terkait berbagai konflik yang berpotensi terjadi selama tahapan Pemilu.

Guna mewujudkan hal tersebut, selain berkolaborasi dan bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah juga harus menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tim sukses dari masing-masing partai.

Pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai berita yang simpang siur di dunia maya. Di sisi lain, masyarakat diminta lebih teliti dengan mengecek kembali kebenaran dari setiap informasi yang diterima.