SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk berkolaborasi menuntaskan program prioritas pembangunan daerah.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dan Rektor IPDN, Hadi Prabowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, 15 Januari 2024.

Kerja sama tersebut akan berlangsung selama lima tahun, terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemprov Jateng dengan IPDN terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ruang lingkup kesepakatan tersebut, meliputi pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyediaan bantuan tenaga pendidik/tenaga ahli/tenaga praktisi, dan bidang lain sesuai kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pj Gubernur menjelaskan, selain mempraktikkan teori di lapangan dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, Praja IPDN juga bisa membantu akselerasi kinerja program pemerintah. Termasuk berbagai program prioritas pemerintah pusat di Jawa Tengah, seperti persoalan inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pajak dan pendapatan daerah.

"Keberadaan mereka (Praja IPDN), akan memberikan bantuan pemikiran, bagaimana memberikan solusi, terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi,” katanya.

Sementara itu, Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan, kerja sama dengan Pemprov Jateng ini akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan bagi provinsi lainnya.

Pemprov Jawa Tengah dipilih, sebab dianggap memiliki dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang cukup baik. Sedangkan, Hadi  menilai, IPDN memiliki sumber daya pendidikan untuk penelitian dan pengabdian yang dapat membantu pencapaian kinerja dari Pemprov Jateng.

"Ada beberapa hal yang bisa kita bantukan. Saya juga pernah tugas di sini (Pemprov Jateng),  sehingga kita paham saat memberikan arahan kepada praja,” katanya.

Dalam kerja sama itu, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Bhakti Karya Praja atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Praja IPDN di Pemprov Jateng. Kegiatan tersebut, nantinya akan dimulai pada 5 Agustus 2024 mendatang.

Setidaknya ada 1.116 praja yang akan terbagi di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Jateng. Di mana, salah satu fokus pelaksanaannya adalah menggenjot pendapatan asli daerah dari penarikan pajak kendaraan.