PURWOREJO - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., meminta pemerintah kabupaten/kota di daerahnya untuk memprioritaskan penuntasan kemiskinan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi prioritas utama adalah penuntasan kemiskan, dan ini berlaku juga untuk kabupaten/kota," ucapnya saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo, Purworejo pada Senin, 26 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur mengapresiasi upaya penuntasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemkab Purworejo. Sebab, sejak tahun 2021 angkanya terus mengalami penurunan. Sementara, angka kemiskinan diminta untuk terus digenjot, lantaran jumlahnya masih cukup tinggi.

Setiap tahunnya, Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, yang salah satu tujuannya diarahkan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan.

Pada tahun ini, Kabupaten Purworejo menerima bantuan sebesar Rp68,8 miliar. Di mana dari jumlah tersebut, rincian bantuan yang difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 681 unit sebesar Rp13,6 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 60 kelompok dengan total Rp1,2 miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp2,2 miliar, dan bantuan penanggulangan masalah gizi sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara itu, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti menyatakan, dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Purworejo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 88 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 menjadi 82 ribu jiwa, dan di tahun 2023 menjadi 81 ribu jiwa.

"Untuk penanganan, pada tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp244,38 milyar,” katanya. 

Alokasi anggaran tersebut, digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang menerima bantuan, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

“Selain itu, kami juga mencari bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Yuli membeberkan, pihaknya sudah berhasil membereskan 4 dari 8 aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu RTLH, anak tidak sekolah, stunting, dan disabilitas. Sedangkan, penuntasan 4 aspek lainnya, yakni jambanisasi, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga tidak bekerja, memang belum tercapai secara optimal. Akan tetapi, Pemkab Purworejo sudah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.