SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca terjadinya bencana banjir, yang melanda sejumlah daerah di Jateng.

Setidaknya ada 9 kabupaten/kota yang terdampak banjir dalam beberapa pekan terakhir, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pekalongan, Kudus, Grobogan, Jepara, Kendal, Blora, dan Pati.

Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov Jateng, yaitu mendata petani yang terkena dampak banjir dan mengalami puso atau gagal panen. Nantinya, para petani yang sudah terdata akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Setelah ini, kami juga segera memerintahkan Dinas Pertanian untuk memantau pendataan para petani yang terkena dampak ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng pada Rabu, 20 Maret 2024. 

Selain pendataan petani yang terdampak banjir, juga dilakukan upaya normalisasi sungai, serta perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol.

“Perlu adanya normalisasi. Ini perlu koordinasi dengan pemerintah pusat, karena kewenangannya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali-Juwana," kata Sekda. 

Dalam menangani bencana banjir, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak-pihak terkait, untuk menyalurkan bantuan darurat kepada kabupaten/kota yang terdampak. 

Bantuan yang diberikan meliputi makanan, minuman, peralatan evakuasi, sandang, perlengkapan keluarga, sembako, obat-obatan, serta bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

"Pemprov Jateng juga telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang fungsinya antara lain untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk bencana alam. Maka, bagi kabupaten/kota yang sekiranya membutuhkan bantuan, kami persilakan mengajukan ke Pemprov (Jateng)," ucap Sekda. 

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mendukung upaya Pemprov Jateng dalam mempercepat penanganan pascabencana banjir, terutama pendataan petani dan lahan yang terdampak, sehingga para petani bisa segera mendapatkan bantuan. 

Penanganan mendesak lainnya, yaitu normalisasi sungai sekaligus perbaikan tanggul yang rusak atau kritis. Hal itu perlu secepatnya dilakukan, terutama di sejumlah sungai yang daerahnya terdampak banjir parah, bahkan sampai mengakibatkan lumpuhnya lalu lintas di Jalur Pantura, seperti Kabupaten Demak, Grobogan, dan Kudus. 

"Seperti tanggul Sungai Wulan Kudus, dan Sungai Lusi Grobogan, ini perlu perbaikan,” kata Abdul.