SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno berharap seluruh peserta Bhakti Karya Praja (BKP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-32, mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja, selalu berinovasi, dan mengedepankan integritas.

"Kelak (saat) sudah menjadi ASN, pekerjaan yang dihadapi menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan dan harus siap mengemban amanah," ucapnya dalam acara Malam Keakraban Peserta BKP di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Kota Semarang pada Rabu, 11 September 2024 malam.

Sebanyak 1.117 Praja Utama IPDN telah melaksanakan kegiatan BKP yang menjadi program pengabdian kepada masyarakat. Selama BKP berlangsung mulai dari tanggal 12 Agustus hingga 10 September 2024, mereka ditempatkan di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 58 Unit Pelaksana Teknis dan balai yang ada di 15 kabupaten dan 6 kota.

"Saya sangat berharap, apa yang dipelajari selama melaksanakan BKP di Jateng menjadi pengalaman yang positif untuk bekerja lebih baik di dunia kerja," ucap Sekda.

Harapannya, seluruh peserta BKP dapat menjadi manusia yang lebih unggul, menjadi pemimpin di tempat tugas, menjadi motor atau penggerak perubahan, serta menjadi abdi negara yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Sementara itu, Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan Jawa Tengah menjadi provinsi pertama pelaksanaan BKP atau kuliah kerja nyata bagi Praja Utama IPDN. Sebelumnya, pelaksanaan BKP IPDN hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

"Terima kasih kepada 11 OPD yang telah bekerja sama, Praja IPDN tidak berada di zona nyaman terus, namun harus berinovasi dan berkreativitas, serta mempunyai kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan," ujarnya.

Adapun 11 OPD yang menjadi lokasi BKP IPDN di Jateng, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.