JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dana insentif fiskal atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemprov Jateng menerima insentif fiskal sebesar Rp5.698.331 miliar.

"Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya. Jateng termasuk 9 provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif, terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di sela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30%), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, mengalami penurunan dari 1,97% pada tahun 2022 menjadi 1,11% pada tahun 2023.

"Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan temen-temen (pemerintah) kabupaten/kota," ujar Sekda.

Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jateng juga mendapatkan apresiasi yang sama dari pemerintah pusat, yakni Kota Salatiga, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Wonosobo.

Sekda menyampaikan, ke depan pekerjaan rumah akan semakin bertambah. Sebab, sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga. Hal ini membuat angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.

Terlepas dari itu, harapannya apresiasi yang diterima pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menjadi motivasi dalam mengakselerasi penuntasan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di Indonesia.

"Kami optimis target ini bisa tercapai, mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen," ungkapnya.