SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng terus berupaya mengendalikan laju inflasi di daerah. Pada tahun 2024, angka inflasi Jateng sebesar 1,67% secara year on year (YoY).

"Itu artinya kita di bawah standar nasional, sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat, yakni pada angka 2,5 persen," ucap Pj Gubernur di kantornya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring pada Senin, 13 Januari 2025.

Pj Gubernur menyampaikan, Kemendagri konsisten melakukan evaluasi bersama dalam upaya pengendalian inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
"Jadi kalau Kemendagri serius, kita harus lebih serius, meskipun fakta di lapangan, kita sudah melakukan langkah-langkah optimal dalam melaksanakan program prioritas dari pusat," ucapnya.

Guna mendukung hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi sejumlah bahan pangan, salah satunya adalah komoditas beras. Sebab, beras merupakan volatile food atau komoditas yang berpengaruh terhadap stabilitas harga pasar.

Beberapa hal yang telah dilakukan, di antaranya Pj Gubernur sudah bersurat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita). Tak hanya itu, Kendaraan Pengendali Inflasi (Kendil) juga dioptimalkan dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan di sejumlah daerah. 

Adapun kombinasi dari toko Pandawa Kita dan keberadaan Kendil bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, serta mendukung keterjangkauan dan ketersediaan pangan murah bagi masyarakat. Keberhasilan program-program tersebut dibuktikan dengan turunnya angka inflasi komoditas beras menjadi sebesar 17,58%. 

Keseriusan Pemprov Jateng dalam mengendalikan inflasi, bahkan juga berdampak pada semakin baiknya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan Jateng sebesar 10,77% pada 2023 turun menjadi 10,47% pada 2024. Kemudian, kemiskinan ekstrem yang awalnya sebesar 1,9% pada 2022 menjadi 1,1% pada 2023. Selain itu, angka pengangguran terbuka turun dari 5,89% pada Agustus 2023 menjadi 4,70% pada Agustus 2024. 

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menilai positif langkah Provinsi Jateng dalam mengantisipasi kenaikan harga beras yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga bahan pangan lainnya.