Foto : Medianto (Humas Jateng)
Foto : Medianto (Humas Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna mengakselerasi program nasional tersebut.
Pokja itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025. kelompok tersebut diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen.
Wagub mengatakan, hingga kini sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program MBG di Jawa Tengah. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua secara nasional.
Pihaknya juga sudah menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada dalam program tersebut.
“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” ucap Wagub usai memimpin Rapat Perdana Pokja Percepatan Pelaksanaan Program MBG di ruang kerjanya pada Selasa, 8 April 2025.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah setidaknya membutuhkan sebanyak 3.470 dapur MBG. Jumlah dapur itu untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat program.
“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program Makan Bergizi Gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Wagub juga sudah mempertimbangkan aset-aset yang dapat digunakan untuk membuat dapur MBG. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi potensi distribusi bahan pokok dapur MBG se-Jawa Tengah, di antaranya melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes sektor pertanian, dan lainnya.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna mengakselerasi program nasional tersebut.
Pokja itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025. kelompok tersebut diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen.
Wagub mengatakan, hingga kini sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program MBG di Jawa Tengah. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua secara nasional.
Pihaknya juga sudah menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada dalam program tersebut.
“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” ucap Wagub usai memimpin Rapat Perdana Pokja Percepatan Pelaksanaan Program MBG di ruang kerjanya pada Selasa, 8 April 2025.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah setidaknya membutuhkan sebanyak 3.470 dapur MBG. Jumlah dapur itu untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat program.
“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program Makan Bergizi Gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Wagub juga sudah mempertimbangkan aset-aset yang dapat digunakan untuk membuat dapur MBG. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi potensi distribusi bahan pokok dapur MBG se-Jawa Tengah, di antaranya melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes sektor pertanian, dan lainnya.
Berita Terbaru