SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan para penjaga pintu air.

“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” ucapnya usai menerima audiensi dari perwakilan penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di kantornya pada Senin, 19 Mei 2025.

Gubernur menyebut, mereka sebagai ujung tombak sumber daya manusia dalam sistem irigasi, yang menopang swasembada pangan di daerah.

Adapun dalam audiensi tersebut, Gubernur telah menginstruksikan jajarannya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, untuk mengurai benang merah tuntutan para penjaga pintu air dalam waktu sepekan ke depan. 

Diketahui, para penjaga pintu air ini menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

“Saya minta dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter-cover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegas Gubernur.

Nantinya, hasil dari audiensi ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan dinas terkait. Khususnya mengenai aspirasi yang berkaitan dengan status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.

“Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya akan kami tindak lanjuti,” ucap Gubernur.

Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah, Muhammad Khundori, menyambut positif audiensi tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada Gubernur yang sudah memperhatian para petugas pintu air, terutama mengenai iuran BPJS dan jaminan status kerja mereka.

“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di balai PSDA (pengelolaan sumber daya air) dan tata ruang,” ucapnya.

Ia menambahkan, data jumlah penjaga pintu air yang diajukan mencapai lebih dari 3.000 orang. Akan tetapi, belum semua petugas masuk dalam database resmi. Para petugas pun berharap ada kejelasan terkait status kerja mereka.

“Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini,” ujarnya.