Foto : Bintoro (Humas Jateng)
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025.
Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, mengatakan, skor IPM Jateng pada tahun 2024 sebesar 73,87. Ia mengungkapkan, ada tiga indikator pada penilaian IPM, yakni kehidupan yang layak (kesejahteraan), umur panjang dan sehat (kesehatan), serta pengetahuan (pendidikan).
Berdasarkan beberapa indikator itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, berupaya mendorong peningkatan IPM, dengan menyelenggarakan berbagai program, seperti Kecamatan Berdaya, Dokter Spesialis Keliling (Speling), dan sebagainya.
“Salah satu yang sudah dicanangkan, yakni program Speling. Layanan itu (bertujuan) untuk meningkatkan screening kesehatan masyarakat,” ucap Dhoni dalam Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Selasa, 15 Juli 2025.
Sementara di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jateng menyelenggarakan program Sekolah Kemitraan, yang berkolaborasi dengan 139 sekolah swasta (56 SMA dan 83 SMK) pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Provinsi Jateng Tahun Ajaran 2025/2026. Program ini memfasilitasi pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta yang telah bermitra.
Selain itu, ada sebanyak 9 Sekolah Rakyat (6 SMA dan 3 SMP) di Jateng yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Angkatan pertama Sekolah Rakyat ini mampu menampung setidaknya 850-an anak dari keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini harus kita push (dorong), diakselerasi. Kita minta kepada kepala OPD (organisasi pemerintah daerah) untuk bisa melakukan program-program intervensi,” ucap Dhoni.
Mengingat Pemprov Jateng masih dalam tahap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk merencanakan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan IPM.
Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Wisnu Nurdiyanto, mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan IPM. Sebab, pembangunan manusia merupakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
“Dan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, akan tetapi butuh kerja sama dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro (Undip), Akhmad Syakir Kurnia, mengatakan, IPM merupakan potret atau indikator untuk melihat kualitas hidup dan dampak pembangunan terhadap manusia/masyarakat.
Menurutnya, program yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi Jateng, seperti Spelling yang masuk ke desa-desa, Sekolah Kemitraan dengan swasta, serta Sekolah Rakyat merupakan langkah yang baik, sebagai permulaan program peningkatan IPM dari pemerintah.
“Program inisiasi harus menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan memastikan bahwa layanan dasar pendidikan, kesejahteraan, kesehatan itu sampai pada sasarannya. Saya kira itu bagus,” katanya.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025.
Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, mengatakan, skor IPM Jateng pada tahun 2024 sebesar 73,87. Ia mengungkapkan, ada tiga indikator pada penilaian IPM, yakni kehidupan yang layak (kesejahteraan), umur panjang dan sehat (kesehatan), serta pengetahuan (pendidikan).
Berdasarkan beberapa indikator itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, berupaya mendorong peningkatan IPM, dengan menyelenggarakan berbagai program, seperti Kecamatan Berdaya, Dokter Spesialis Keliling (Speling), dan sebagainya.
“Salah satu yang sudah dicanangkan, yakni program Speling. Layanan itu (bertujuan) untuk meningkatkan screening kesehatan masyarakat,” ucap Dhoni dalam Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Selasa, 15 Juli 2025.
Sementara di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jateng menyelenggarakan program Sekolah Kemitraan, yang berkolaborasi dengan 139 sekolah swasta (56 SMA dan 83 SMK) pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Provinsi Jateng Tahun Ajaran 2025/2026. Program ini memfasilitasi pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta yang telah bermitra.
Selain itu, ada sebanyak 9 Sekolah Rakyat (6 SMA dan 3 SMP) di Jateng yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Angkatan pertama Sekolah Rakyat ini mampu menampung setidaknya 850-an anak dari keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini harus kita push (dorong), diakselerasi. Kita minta kepada kepala OPD (organisasi pemerintah daerah) untuk bisa melakukan program-program intervensi,” ucap Dhoni.
Mengingat Pemprov Jateng masih dalam tahap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk merencanakan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan IPM.
Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Wisnu Nurdiyanto, mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan IPM. Sebab, pembangunan manusia merupakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
“Dan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, akan tetapi butuh kerja sama dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro (Undip), Akhmad Syakir Kurnia, mengatakan, IPM merupakan potret atau indikator untuk melihat kualitas hidup dan dampak pembangunan terhadap manusia/masyarakat.
Menurutnya, program yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi Jateng, seperti Spelling yang masuk ke desa-desa, Sekolah Kemitraan dengan swasta, serta Sekolah Rakyat merupakan langkah yang baik, sebagai permulaan program peningkatan IPM dari pemerintah.
“Program inisiasi harus menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan memastikan bahwa layanan dasar pendidikan, kesejahteraan, kesehatan itu sampai pada sasarannya. Saya kira itu bagus,” katanya.
Berita Terbaru