SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik secara nasional. 

"Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk mendorong Menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), agar nantinya punya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional, sehingga siapa pun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis" ucapnya saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Anggota Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang pada Rabu, 17 September 2025.

Merujuk pada beberapa kasus yang ia temui, apabila ada pergantian kepemimpinan, maka aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik pun ikut berganti. Padahal, konsistensi adalah salah satu kunci agar praktik baik yang sudah dilakukan bisa terus dilaksanakan, bahkan dikembangkan.

Gubernur mengungkapkan, secara umum kondisi pelayanan publik di Jateng sudah cukup baik, termasuk mal pelayanan publik di Kabupaten Semarang yang meraih peringkat 9 kategori MPP Prima.

"Ini menandakan (bahwa) Jawa Tengah, terkait dengan pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan," ujarnya.  

Ia menilai, ada beberapa faktor yang menjamin mutu pelayanan publik di Jateng, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Secanggih apapun sarana pelayanan publik, baik melalui media sosial, aplikasi, dan lainnya, apabila SDM-nya tidak baik, maka pelayanan yang diberikan akan percuma.

"Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN, paling utama adalah (sumber daya) manusianya. Jadi kita sebagai pimpinan serta seluruh ASN, terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani," ucap Gubernur. 

Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha, mengatakan, praktik digitalisasi yang dilakukan di mal pelayanan publik di Kabupaten Semarang sudah sangat bagus. Akan tetapi, kenyamanan masyarakat saat berada di lokasi mal masih perlu ditingkatkan, serta diperlukan adanya integrasi dan kolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

"Kekurangan yang kami lihat di mal pelayanan publik tadi, di luar kemampuan pemerintah daerah, sehingga butuh kolaborasi dengan pihak yang memang kompeten,” ucapnya. 
  
Senada dengan Gubernur, ia menilai, perlu ada pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional serta petugas yang bisa memberikan pelayanan dengan baik.