SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, guna menekan inflasi di wilayahnya.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025.

Pertemuan itu digelar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan instansi vertikal, dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan, kebijakan pengendalian inflasi di Jateng sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu terus didorong agar pelaksanaannya lebih terasa di masyarakat. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama mewujudkan hal tersebut.

“Kita keroyok bareng-bareng. Polda juga harus aktif. Ini bukan cuma angka inflasi, tetapi soal perut rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah, inflasi Jateng pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% (year on year), sedangkan secara bulanan (month to month) mencapai 0,21%. 

Meskipun demikian, harga sejumlah bahan pokok di pasar terpantau relatif stabil. Beberapa di antaranya, beras medium dijual dengan harga Rp13.407/kg atau sedikit di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP), dan cabai rawit merah stabil di harga Rp32.333/kg atau di bawah HAP sebesar Rp57.000. 

Komoditas lainnya, minyak goreng curah harganya naik menjadi Rp17.791/liter, sedangkan minyak merek Minyakita stabil pada harga Rp16.326/liter. Kemudian, telur ayam ras dan daging ayam ras sama-sama mengalami tren kenaikan, akan tetapi masih berada di bawah HAP. Harga telur ayam ras sebesar Rp28.333/kg (HAP Rp30.000/kg) dan harga daging ayam ras Rp38.019/kg (HAP Rp40.000/kg).

Pada kesempatan itu, Gubernur menyoroti tingginya harga sejumlah komoditas di daerahnya. Maka dari itu, ia meminta PT Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB), salah satu BUMD pangan milik Provinsi Jateng, untuk turun langsung memperkuat pasokan, mendukung distribusi, serta menetapkan harga pangan.

“Bantu stabilkan harga, tambah armadanya (distribusi pangan), masuk pasar-pasar yang jadi langganan inflasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak akan menoleransi praktik mafia pangan di wilayahnya.

“Kalau ada yang sengaja menahan barang dan bikin harga naik, saya minta ditindak. Kalau tak bisa, serahkan ke Polda. Ini hajat hidup orang banyak,” katanya.

Sejauh ini, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng dalam mengendalikan inflasi, di antaranya menggelar Gerakan Petani Peduli Inflasi Cabai di Kabupaten Magelang pada 22 September 2025, Gerakan Pangan Murah yang telah dilaksanakan di ribuan titik di Jateng, dan lainnya.