YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menargetkan puluhan ribu aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan kerjanya bisa memanfaatkan program E-Learning Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Di Jawa Tengah ada 52 ribu ASN, tentu targetnya mereka bisa masuk dan ikut dalam pembelajaran ini," ucapnya di sela acara peluncuran Pemanfaatan E-Learning Petty Corruption dan Piloting Program E-Learning Integritas bagi ASN Nasional di Museum Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 8 Desember 2025. 

Dalam program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi piloting program bersama 11 lembaga lainnya. 

Menurut Sekda, persoalan terkait korupsi perlu dipahami oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, atau unsur masyarakat yang menjalin mitra dengan pemerintah. 

"Kalau masyarakat mengetahui apa saja sisi yang berlawanan dengan integritas, tentu akan dapat berinisiatif dan bisa mengingatkan," ucapnya.

Sekda mengatakan bahwa korupsi dimulai dari hal-hal kecil yang mengabaikan integritas. Selain itu, adanya peluang atau kesempatan di tempat bekerja juga menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. 

"Inilah pentingnya e-learning, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa ini sebenarnya adalah korupsi," ujarnya.

Ia mencontohkan, hal-hal sederhana yang termasuk perilaku koruptif adalah terlambat masuk kerja dan menyontek di sekolah, yang menjadi bentuk awal dari tidak adanya integritas. 

Melalui e-learning ini, Sekda berharap pembelajaran dari KPK bisa diakses oleh semua pihak. Apabila masyarakat bisa menghindari titik-titik kecil korupsi, tentunya mereka akan lebih kuat saat diberikan amanah yang lebih besar. 

Guna mewujudkan hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah membentuk sekolah berintegritas yang menjadi titik awal untuk membangun integritas. 

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, mengatakan, E-Learning Petty Corruption menjadi salah satu upaya dalam menjaga integritas dan kompetensi para ASN. Targetnya, 5 juta ASN di Indonesia dapat mengakses program ini, sehingga muncul kesadaran untuk menghindari korupsi. 

"Kalau bisa, pemahaman antikorupsi menjadi salah satu persyaratan untuk meniti jabatan," pungkasnya.