BANYUMAS – Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai apresiasi dari sejumlah kepala desa. Sebab, manfaatnya begitu terasa bagi masyarakat. 

Kepala Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Kusno, menyampaikan terima kasih kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jateng yang telah memberikan pembinaan kepada desanya pada tahun 2025. 

Melalui pembinaan itu, banyak manfaat yang bisa dipetik, mulai dari bantuan perbaikan 30 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masing-masing senilai Rp20 juta, bantuan sembako, bantuan bibit ikan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.   

“Kami sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan meringankan beban warga,” ucap Kunso di Balai Desa Kediri pada Kamis, 12 Februari 2026. 

Ia mengatakan, desanya memang membutuhkan dukungan pembangunan dari sejumlah pihak, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, pengelolaan sampah, hingga jambanisasi, 

 “Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama,” katanya. 

Melalui pembinaan dari Biro Umum Pemprov Jateng, sejumlah masalah yang dihadapi warga telah terselesaikan. Akan tetapi, perhatian untuk desanya tetap dibutuhkan, mengingat masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan, setiap OPD di lingkungan pemerintahannya harus meneruskan program "Satu OPD, Satu Desa Dampingan”. Melalui program ini, masing-masing OPD akan melakukan pendampingan terhadap desa-desa yang ada di Jateng. 

Ia  menyampaikan, program desa dampingan telah dijalankan sejak lima tahun lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur di periode pertamanya. Hingga kini, program tersebut dinilai masih relevan dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Program ini akan terus disesuaikan dengan visi misi kami maupun program tahunan," ucapnya beberapa waktu lalu.

Wagub menjelaskan, program tahunan akan difokuskan secara bertahap, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan mengarahkan, mengajak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam program 'Satu OPD, Satu Desa Dampingan'," ucapnya.

Sebagai informasi, program Desa Dampingan Pemprov Jateng "Satu OPD Satu Desa Dampingan" ini sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Selama 2019–2025, telah dilakukan pendampingan terhadap 452 desa, mencakup perbaikan RTLH, sanitasi, serta pemberdayaan UMKM/desa ekspor.

Pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan untuk melakukan pendampingan melalui program tersebut di 76 desa yang ada di 16 kabupaten.