JAKARTA — Hingga kini, kebutuhan hunian warga di Jawa Tengah jumlahnya masih cukup tinggi. Hal ini tentunya juga berdampak pada tingginya kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.   

Berdasarkan data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari-1 April 2026, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun. Penyaluran terbesar ada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar; Banyumas Rp117,4 miliar; dan Sragen Rp115,6 miliar.

Atas capaian tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan pujian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," ucap Menteri PKP saat bertemu Gubernur Jateng di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis, 2 April 2026.

Selain kredit perumahan, Provinsi Jateng pun mencatatkan capaian yang baik dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah subsidi. Data Kementerian PKP menyebut, Jateng berada pada nomor dua nasional untuk program tersebut. Pada tahun 2025, pembiayaan FLPP di Jateng mencapai 24.470 unit.

"Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman," ucap menteri yang akrab disapa Ara itu.

Selain dua hal itu, pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut juga membahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman lain yang akan dijalankan pada tahun 2026. Beberapa antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jateng didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.

Gubernur menjelaskan, penanganan backlog atau kebutuhan perumahan tahun 2025 di Jateng sebesar 274.514 unit. Saat ini, sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit atau mengalami penurunan kurang lebih 20%. Penanganan kebutuhan perumahan ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasi masyarakat, dan lainnya. 

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," ucapnya.