SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah progresif untuk memberikan pendidikan koperasi kepada warganya. Salah satunya dengan menginisiasi kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah. 

Langkah ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Hal ini sebagai upaya konkret untuk membangkitkan kembali marwah ekonomi kerakyatan sejak dini.

“Bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang pada Selasa, 5 Mei 2026. 

Harapannya, kurikulum ini mampu memberikan pemahaman mengenai sistem dan esensi perkoperasian kepada masyarakat, khususnya para siswa. 

"Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat," ucap Sekda.

Ia menyampaikan, inisiasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung program Presiden terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengenalan dan pendalaman konsep ekonomi kerakyatan sejak di bangku sekolah.

"Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun," imbuhnya.

Rencananya, gebrakan dari Jawa Tengah akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi. Sekda berharap, kurikulum yang disusun ini tidak hanya menjadi prototipe di Jateng, tetapi juga dapat diadopsi menjadi standar nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan, kurikulum ini akan menyasar seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Jateng.

Dwi mengakui, selama ini pendidikan ekonomi di sekolah cenderung umum dan kurang mendalami aspek perkoperasian secara spesifik. Padahal, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era tahun 1980-an.

"Kami ingin up lagi, bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," jelasnya.

Targetnya tidak main-main. Kurikulum ini diproyeksikan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. 

"Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum," tambahnya.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, di antaranya 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP). Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi untuk memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan adanya kurikulum ini, Jawa Tengah optimis mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui koperasi.