SEMARANG — Jawa Tengah menjadi tuan rumah dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) pada 11–12 Mei 2026.

Melalui forum ini, Jateng menjadi titik tumpu kolaborasi 12 pemerintah provinsi dalam menyusun strategi untuk menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. 
 
Adapun 12 provinsi tersebut, terdiri dari 10 provinsi yang sudah tergabung dengan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ditambah dua provinsi lainnya, yakni Maluku Utara dan Kepulauan Riau.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan bahwa forum ini diharapkan dapat menciptakan suatu terobosan kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, menumbuhkan ekonomi baru di wilayah masing-masing, serta menciptakan ide kreatif dalam mengembangkan daerah secara bersama-sama.

"Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya, menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif," ucapnya saat menghadiri Gala Dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU, di Hotel Tentrem, Kota Semarang pada Senin, 11 Mei 2026 malam.

Ia menyampaikan,  provinsi satu dengan provinsi lainnya memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dikembangkan agar bisa saling melengkapi. 

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menyampaikan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kepada seluruh anggota MPU. Ia mengungkapkan, selama ini anggota MPU terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antardaerah sebagai bagian penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

"Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini," ujarnya.

Agenda utama dalam rapat kerja ini, antara lain evaluasi enam fokus rencana aksi MPU, kesepakatan bersama pengawasan energi dan pangan lintas batas, serta arahan dari pemerintah pusat yang akan dibahas dalam rapat kerja FKD MPU. Semua itu merupakan agenda strategis, relevan, dan visioner di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional saat ini. 

Sebab di tengah situasi global saat ini, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year per bulan April 2026 tetap terkendali di angka 2,42%. Hal ini menunjukkan pengendalian harga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi makro masih berjalan cukup efektif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61%. 

"Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilience (bertahan) di tengah tekanan global,” ucap Akhmad Wiyagus.

Tak hanya itu, sektor pangan juga menunjukkan perkembangan yang baik. Meskipun demikian, capaian itu harus tetap dijaga melalui penguatan distribusi antarwilayah, pengendalian pasokan, hilirisasi pangan, dan kerja sama daerah yang solid. 

Dalam situasi seperti ini, keberadaan FKD MPU  Mitra menjadi hal yang sangat penting dan strategis dalam menopang perekonomian nasional. Di mana setiap provinsi memiliki keunggulan dan potensi yang dapat saling melengkapi.

Apalagi, sebagian besar anggota MPU memiliki kapasitas fiskal yang kuat, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat dan Banten unggul pada sektor pertanian, manufaktur, dan investasi; Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung penopang utama sektor pangan, perkebunan, dan industri pengolahan; Jakarta menjadi pusat perdagangan jasa dan keuangan nasional; Bali, Yogyakarta, dan NTB memiliki kekuatan di sektor pariwisata internasional dan ekonomi kreatif.

"Provinsi anggota juga memiliki potensi strategis pada sektor kelautan, kemudian logistik, energi, perdagangan, dan sumber daya manusia. Potensi tersebut apabila diintegrasikan melalui kerja sama antardaerah yang konkret akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan nasional," katanya.