SEMARANG — Pemerintah mempersiapkan penanganan jangka pendek (darurat) dan jangka panjang jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 

Langkah tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, saat meninjau lokasi dan melakukan rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.; Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno; Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti; dan Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, di Kota Semarang pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ka BNPB menyampaikan, banjir yang terjadi sudah tertangani dan sudah surut. BBWS Pemali-Juana sudah melakukan penanganan darurat dengan menutup sumber banjir. Tanggul jebol sudah ditangani sementara, baru setelah itu dilakukan penanganan jangka panjang/permanen. 

"Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama," katanya.

Meskipun demikian, semua masyarakat terdampak bencana telah tertangani dengan baik. Tak hanya itu, masyarakat yang mengungsi di rumah keluarganya telah tercukupi kebutuhan dasarnya.

"Pemprov Jateng dan Pemkot (Semarang) sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, air bersih, dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah," ujarnya.

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, langkah berikutnya adalah menyiapkan hunian masyarakat. Setelah rapat dilakukan, Wali Kota Semarang akan menentukan titik lokasi dan menghitung kebutuhan hunian. Pembangunan hunian sementara (huntara) akan dilakukan oleh BNPB, yang contohnya sudah ada di daerah lain di Jateng. Bagi warga yang tidak mau tinggal di huntara, nantinya akan didata dan diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap jadi.

"Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa," ucap Ka BNPB.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, pihaknya sudah memiliki Standart Operational Procedure (SOP) terkait penanganan bencana, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, sampai provinsi. Jika terjadi bencana, seluruh dinas yang ada di Pemprov Jateng akan langsung turun untuk merespons sesuai tupoksinya.

"Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat," katanya.

Di sela tinjauan itu, Gubernur bertemu dengan Zaenuddin (36), salah satu warga terdampak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Ia kehilangan ibunya, Maryam (70), yang meninggal dunia akibat terseret arus Sungai Plumbon beberapa waktu lalu. 

Ia berharap, kehadiran dari Ka BNPB mampu memberikan angin segar terhadap penanganan bencana di wilayahnya.

"Semoga tidak ada bencana lagi ke wilayah kita, dan semoga kedatangan BNPB bisa memberikan suatu penanganan yang lebih komprehensif," ucap Gubernur.

Usai meninjau tanggul sungai dan melihat kondisi warga, Gubernur didampingi Sekda langsung melakukan rapat terbatas penanganan banjir di Kota Semarang bersama BNPB, BBWS Pamali-Juana, dan Pemkot Semarang. Hasilnya, normalisasi Sungai Plumbon akan segera dilakukan dan pembebasan lahan serta pembangunan hunian sementara (huntara) sedang dihitung.

Dalam kesempatan itu, BNPB juga menyalurkan bantuan senilai Rp324.223.000. Sementara itu, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan senilai total Rp124 juta, meliputi logistik makanan dan nonpermakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD Jateng; logistik makanan dan nonpermakanan senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial Provinsi Jateng; bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng; paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta dan layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng; tas dan peralatan sekolah senilai Rp13,35 juta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.