KAB SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.,  mendorong masyarakat desa mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Gubernur menilai, BUMDes dan KDMP memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok program MBG, mulai dari menghimpun hasil petani, peternak, dan nelayan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke SPPG.

“Saya  sangat mendukung MoU yang kita laksanakan, tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut check, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi juga menjadi pengelola SPPG. Dengan demikian, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola desa serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi, agar pelaksanaan program MBG lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan data milik Pemprov Jateng, penerima manfaat program MBG di Jateng mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani 4.382 SPPG. Provinsi ini juga memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi modal kelembagaan untuk memperkuat ekosistem MBG.

Gubernur menambahkan, Pemprov Jateng siap menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di desa. Ia mengatakan, kearifan lokal dan produk unggulan desa harus menjadi prioritas agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa SPPG perlu memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa. Ia mengatakan, KDMP disiapkan bukan sekadar tempat berjualan, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi desa.

“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ucapnya.

Ketua DPP Papdesi, Wargiyatim mengatakan, sinergi Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan SPPG diharapkan membuat perekonomian desa terus bergerak.

“Kami berharap, Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ucapnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf; anggota DPR RI, Mohammad Hatta; Staf Khusus Presiden Bidang Buruh, Said Iqbal; Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shoffwan; Bupati Semarang, Ngesti Nugraha; serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.